Porosmedia.com, Bandung – Wacana transformasi Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) menjadi Bandung Safari kini tengah menjadi sorotan publik. Langkah ini diprediksi akan mengikuti jejak sukses—sekaligus kontroversial—Solo Safari (dahulu TSTJ) yang kini dikelola oleh jaringan raksasa Taman Safari Indonesia (TSI) Group.
Namun, di balik narasi modernisasi dan edukasi satwa, muncul kekhawatiran mengenai dominasi pemain besar dalam dunia konservasi nasional yang dianggap menggerus eksistensi yayasan-yayasan pengelola satwa bersejarah.
Pola perubahan manajemen ini bukan hal baru. Publik tentu masih ingat dengan konflik panjang di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang berdiri sejak 1916. Setelah melalui krisis internal yang berlarut, keterlibatan pihak luar dalam proses transisi berujung pada perubahan status KBS menjadi BUMD di bawah Pemkot Surabaya. Sayangnya, proses tersebut meninggalkan catatan kelam terkait hilangnya ratusan satwa, termasuk komodo, selama masa transisi.
Kini, pola serupa terlihat di Surakarta. Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) secara resmi bertransformasi menjadi Solo Safari melalui Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan TSI Group. Meski fasilitas menjadi lebih modern dengan konsep habitat asli, langkah ini berdampak pada dirumahkannya karyawan lama dan penggusuran ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah puluhan tahun mencari nafkah di sana.
Bandung Zoo, yang didirikan pada tahun 1933 oleh Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), kini berada di ambang perubahan besar. Dengan status hukum pengurus yayasan yang tengah menghadapi persoalan legal, peluang Pemerintah Kota Bandung untuk mengambil alih aset dan menggandeng investor profesional terbuka lebar.
Nama-nama besar di balik TSI Group disebut-sebut akan menjadi investor utama dalam mengelola Bandung Safari. Rencananya, konsep kandang terbuka dan wisata edukasi modern akan menggantikan model kebun binatang konvensional.
Di tengah ambisi menjadikan Bandung Safari sebagai ikon wisata baru, nasib para karyawan lama YMT menjadi tanda tanya besar. Jika mengacu pada kasus Solo Safari, integrasi manajemen seringkali berujung pada efisiensi tenaga kerja lama demi standar baru investor.
”Banyak pihak masih terbuai dengan romantisme sejarah Bandung Zoo, padahal realita industri konservasi saat ini telah bergeser ke arah korporatisasi,” ujar sebuah analisis internal.
Eksistensi Yayasan Margasatwa Tamansari kini dipertaruhkan. Apakah mereka mampu bertahan di tengah tekanan manajemen dan tuntutan modernisasi, ataukah riwayatnya akan berakhir sama seperti pengelola swadaya lainnya yang perlahan hilang ditelan ekspansi gurita bisnis konservasi?
Transisi ini seharusnya tidak hanya soal estetika kandang dan profitabilitas, tetapi juga tentang penghormatan terhadap sejarah dan nasib manusia-manusia yang telah mengabdi di dalamnya.
