Porosmedia.com, Bandung – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat baru saja merilis angka manis di awal tahun 2026. Neraca perdagangan Jawa Barat dilaporkan mencatat surplus signifikan sebesar USD 2,12 miliar pada Januari 2026. Namun, di balik angka miliaran dolar tersebut, tersimpan anomali ketimpangan sektor yang patut dikritisi.
Nilai ekspor Jabar memang merangkak naik 3,75 persen (YoY) mencapai USD 3,14 miliar. Sayangnya, dominasi sektor industri manufaktur yang mencapai 98,77 persen menunjukkan bahwa ketergantungan Jawa Barat terhadap industri besar belum tergoyahkan. Sementara itu, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru “mati suri” dengan kontribusi yang sangat kecil, hanya 0,79 persen.
Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati, menyebutkan bahwa kendaraan, mesin elektrik, dan peralatan mekanis masih menjadi primadona ekspor. Meski Amerika Serikat tetap menjadi pasar utama dengan nilai USD 527,75 juta, struktur ekspor yang terlalu berfokus pada industri berat ini berisiko tinggi jika terjadi gejolak ekonomi global.
Pertanyaannya, sejauh mana dampak surplus ini dirasakan oleh masyarakat akar rumput di Jawa Barat jika sektor pertanian dan pertambangan digabungkan bahkan tidak sampai menyentuh angka 1 persen?
Di sisi lain, nilai impor Jabar Januari 2026 justru menyusut menjadi USD 1,02 miliar, turun 5,51 persen dibanding tahun lalu. Penurunan impor ini bisa dibaca dari dua sisi: apakah Jabar mulai mandiri dalam menyediakan bahan baku, atau justru ada kelesuan aktivitas produksi di kawasan-kawasan industri sehingga permintaan input dari luar negeri menurun?
Tiongkok masih merajai sebagai negara asal impor utama (USD 393,16 juta), disusul Korea Selatan dan Jepang. Hal ini menegaskan bahwa ketergantungan teknologi dan bahan baku Jabar terhadap negara-negara Asia Timur masih sangat akut.
Meski mencatat surplus besar terhadap Amerika Serikat (USD 504,1 juta) dan Filipina (USD 259,16 juta), Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh terlena dengan angka-angka di atas kertas.
Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka surplus, melainkan bagaimana melakukan diversifikasi ekspor agar sektor non-manufaktur—seperti pertanian dan UMKM—bisa mendapatkan porsi yang lebih layak. Tanpa pemerataan sektor, surplus miliaran dolar ini hanyalah angka statistik yang dinikmati oleh korporasi besar, bukan oleh petani atau peternak di pelosok Jawa Barat.
Dibutuhkan keberanian kebijakan untuk mendorong hilirisasi produk lokal agar Jawa Barat tidak hanya menjadi “tukang rakit” mesin dan kendaraan bagi pasar internasional.
