Porosmedia.com, Jakarta – 17 Oktober 2025, Lebih dari satu bulan sejak wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat, langkah konkret dari pemerintah tampak berjalan dengan ritme yang hati-hati. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan persetujuan atas pembentukan Komite Reformasi Polri, sebuah wadah independen yang dirancang untuk menelaah, menilai, dan memberikan rekomendasi arah pembenahan institusi kepolisian.
Namun hingga kini, komite tersebut belum juga dilantik. Jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada awal bulan ini mengalami penundaan tanpa penjelasan publik yang rinci. Kondisi ini menimbulkan beragam tanggapan — sebagian mempertanyakan, sebagian memahami — apakah penundaan tersebut mencerminkan keraguan, atau justru strategi politik yang penuh perhitungan?
Dalam konteks politik dan pemerintahan, penundaan tidak selalu berarti kelambanan. Sering kali, ia menjadi bentuk kehati-hatian seorang pemimpin dalam membaca arah situasi dan menimbang konsekuensi dari setiap kebijakan.
Prabowo, yang dikenal berhati-hati dan strategis dalam setiap langkah politiknya, tampaknya sedang mengambil jeda untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan untuk memenuhi tekanan eksternal yang sarat kepentingan.
Sejarah menunjukkan bahwa reformasi yang lahir dari tekanan politik tanpa perhitungan matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru — mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus, namun tetap berpotensi melemahkan institusi negara.
Desakan untuk mempercepat reformasi Polri datang dari berbagai kalangan, sebagian dengan motivasi moral, sebagian lainnya dengan agenda yang belum sepenuhnya jelas. Di antara suara-suara yang paling lantang, ada pula yang tampak lebih fokus menjadikan Polri sebagai arena tarik-menarik kepentingan politik ketimbang sebagai institusi hukum yang profesional dan independen.
Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian Presiden Prabowo menjadi relevan dan rasional. Ia tidak menolak tuntutan publik, tetapi memastikan bahwa langkah pembenahan Polri dilakukan dengan landasan konstitusional yang kuat serta bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
Bagi Prabowo, reformasi Polri bukan persoalan cepat atau lambat, melainkan tepat arah dan berkelanjutan. Berdasarkan pola kepemimpinannya selama ini, ia lebih memilih membangun fondasi jangka panjang yang kokoh daripada sekadar merespons tekanan sesaat.
Prabowo memahami bahwa Polri bukan hanya lembaga penegak hukum, melainkan salah satu pilar utama stabilitas nasional. Mengubah struktur dan kultur institusi sebesar Polri tanpa kajian mendalam sama berisikonya dengan mengutak-atik sistem pertahanan negara. Sebab, kesalahan kecil dalam desain reformasi bisa berdampak luas terhadap keutuhan negara dan kepercayaan publik.
Penundaan pelantikan Komite Reformasi Polri dapat dibaca sebagai upaya mengevaluasi ulang komposisi, integritas, dan orientasi tim yang akan dibentuk. Prabowo tampak ingin memastikan bahwa yang terlibat adalah mereka yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki institusi, bukan pihak yang menunggangi isu reformasi demi keuntungan politik.
Langkah ini, bagi sebagian pihak, mungkin tampak lambat. Namun bagi mereka yang memahami bahasa kekuasaan dan strategi pemerintahan, ini adalah manuver yang penuh perhitungan dan kehati-hatian.
Sikap semacam ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan reformasi Polri berjalan dalam koridor hukum dan kendali negara, bukan di bawah tekanan kelompok kepentingan. Reformasi, dalam pandangannya, bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat.
Setiap kebijakan ditimbang, setiap langkah diukur, dan setiap desakan diuji motifnya. Publik mungkin mengharapkan gebrakan cepat, namun Prabowo memilih gerak senyap yang penuh kalkulasi. Sebab dalam politik, mereka yang tergesa-gesa sering kali terperangkap oleh langkahnya sendiri.
Dengan membiarkan waktu bekerja, Prabowo seolah sedang mengamati: siapa yang sabar, siapa yang resah, dan siapa yang mencoba menunggangi momentum. Di situlah sesungguhnya reformasi Polri diuji — bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga pada moral dan ketulusan mereka yang paling vokal menyerukan perubahan.
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
