Porosmedia.com, Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, memberikan pandangannya terkait narasi “DNA pengkhianat” yang kerap disematkan pada institusi Polri. Menurutnya, narasi tersebut tidak didasari oleh analisis historis yang objektif, melainkan merupakan sebuah strategi politik yang sengaja dibangun untuk tujuan tertentu.
Haidar Alwi menjelaskan bahwa narasi ini bekerja dengan menyederhanakan sejarah, yakni dengan mengambil satu peristiwa tunggal seperti manuver Kapolri Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro pada era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menggeneralisasi seolah-olah seluruh institusi Polri mewarisi karakter “pengkhianat.” Ia menilai, pendekatan semacam ini dapat disamakan dengan upaya memanipulasi fakta sejarah demi membangun narasi delegitimasi.
Peristiwa yang melibatkan Kapolri Bimantoro dan Presiden Gus Dur, menurut Haidar Alwi, seharusnya dipahami sebagai bagian dari dinamika transisi demokrasi yang masih rapuh pada saat itu. Setelah reformasi 1998, pemisahan Polri dari TNI merupakan langkah monumental dalam upaya membentuk polisi sipil yang profesional. Dalam situasi politik yang baru dan belum stabil, hubungan antara eksekutif dan aparat keamanan memang rentan dipolitisasi.
”Dalam pusaran politik saat itu, Polri merupakan salah satu aktor di tengah berbagai kepentingan besar yang melibatkan partai politik, elite parlemen, bahkan militer,” ujar Haidar Alwi. “Maka, perbedaan sikap seorang Kapolri dengan kepala negara lebih mencerminkan kompleksitas transisi demokrasi, bukan cerminan DNA institusi secara keseluruhan.”
Ia melanjutkan, narasi tentang “DNA pengkhianat” berpotensi menjadi instrumen untuk mengarahkan opini publik, menambah delegitimasi terhadap Polri, dan menempatkan institusi negara ini sebagai “kambing hitam” atas permasalahan yang lebih luas. Strategi ini, lanjutnya, bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia, di mana aparat keamanan seringkali dijadikan sasaran untuk agenda politik tertentu.
Menempelkan label “pengkhianat” pada Polri dapat berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik dan menciptakan jarak antara masyarakat dengan institusi penegak hukumnya. Haidar Alwi memperingatkan bahwa bahaya dari narasi semacam ini adalah hilangnya rasionalitas masyarakat dalam menilai kinerja Polri. Keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas dapat diabaikan, sementara setiap kesalahan akan diperbesar sebagai “bukti” dari narasi yang telah dibangun.
”Masyarakat didorong untuk membenci institusi, bukan untuk mengawasi secara sehat dan kritis,” tambahnya. “Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak sendi-sendi demokrasi, karena aparat keamanan yang lemah legitimasinya akan sulit menjalankan fungsi konstitusionalnya.”
Padahal, secara faktual, Polri berulang kali menjadi salah satu penopang stabilitas nasional di tengah berbagai krisis. “Tentu saja ada kekurangan dan kelemahan, tetapi itu adalah pekerjaan rumah untuk perbaikan, bukan dasar untuk melabeli mereka sebagai pengkhianat,” tegasnya.
Pada akhirnya, Haidar Alwi menyimpulkan bahwa narasi “DNA pengkhianat” bukanlah cerminan dari sejarah, melainkan sebuah instrumen politik yang berpotensi mengikis kepercayaan kolektif terhadap institusi negara. “Narasi ini hanya menguntungkan kelompok politik yang ingin meraih kendali lebih besar di ranah keamanan. Oleh karena itu, melawan narasi ini bukan hanya untuk membela Polri, melainkan untuk membela objektivitas sejarah, rasionalitas masyarakat, dan pada akhirnya, kepentingan bangsa secara keseluruhan.”
