Porosmedia.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menyampakan mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi.
“Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/03/2022).
Menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi serta menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
“Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” jelasnya.
LaNyalla menambahkan, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari suatu negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain.
“Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambung LaNyalla.
Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti halnya hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi, dan lainnya.
“Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tegasnya lagi.
Tugas untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif.
“Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” tukasnya.
Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang sampai Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan memasang spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
www.lanyallacenter.id
