Josephine Simanjuntak: Warga Jakarta Ternyata Masih Suka Daging dan Susu

Legislator PSI Pastikan Bantuan Pangan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas APBD DKI 2026

Avatar photo

Porosmedia.com, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menegaskan bahwa warga Jakarta masih memiliki minat tinggi terhadap konsumsi daging dan susu.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan reses ke-I Tahun Sidang 2025–2026 di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pada Jumat (7/11/2025).

Dalam dialog terbuka bersama warga, Josephine secara langsung menanyakan preferensi masyarakat terkait bahan pangan tersebut.

“Suka apa enggak sama daging? Suka enggak sama susu?” tanya Josephine kepada warga yang hadir.

Pertanyaan itu disambut antusias oleh masyarakat.

“Suka!” jawab warga secara serentak.

Respons terhadap Isu dan Data Lapangan

Menurut Josephine, pernyataan yang menyebut sebagian warga Jakarta tidak menyukai daging atau susu tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia menilai, warga justru menyambut baik program pangan murah seperti daging dan susu bersubsidi yang menjadi bagian dari bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya sempat dengar ada yang bilang warga Jakarta tidak suka daging, anak-anak tidak suka susu. Karena itu, saya tanya langsung supaya punya dasar bicara di rapat anggaran,” ujarnya.

Baca juga:  ‎Perumda Pasar Juara: Membangun Regulasi, Mencari Solusi

Jaminan Anggaran Sosial Tetap Prioritas

Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi anggaran dan keuangan, Josephine menegaskan bahwa program bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD DKI 2026.

“Sekarang pemerintah dan DPRD sedang menggodok anggaran. Saya di komisi anggaran, dan saya pastikan bantuan sosial seperti pangan murah, KJP, serta layanan kesehatan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Serap Aspirasi untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran

Josephine menambahkan, reses menjadi sarana penting bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Mendengar masyarakat di lapangan sangat penting supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata warga Jakarta,” tutupnya.