Nota Posisi Hukum dan Deklarasi Privat,

Porosmedia.com, Bandung – 1 Juli 2026 Wilayah Administrasi: West Java – Indonesia Nuswantara. Identifikasi Dokumen: FULL MANDATE ROYAL FAMILY HERITAGE NUSWANTARA (AP REG N0001264 PRASASTY5A111G101)

Sifat Klasifikasi: NN1 NON-AFFILIATION / NON-BUDGETARY (Entitas Privat Mandiri)

I. Kerangka Hukum Administratif Hindia Belanda (Gouvernement Netherlandindie)

Otoritas Yuridis Asal: Gouvernement Hindia Belanda (Netherlandindie Nuswantara) merupakan otoritas administratif-yuridis historis sah yang menerbitkan, memberlakukan, dan mengesahkan seluruh regulasi serta instrumen finansial di wilayah tersebut pada masanya.
Kodifikasi Perdata Privat: Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad No. 23 Tahun 1847 yang diterbitkan di Jakarta (Sunda Kalapa) merupakan kodifikasi Hukum Perdata Privat Eropa yang diberlakukan khusus untuk wilayah administratif Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), dan secara yuridis berbeda dari BW Belanda modern di Eropa.
Kontinuitas Hukum Nasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Republik Indonesia mengadopsi dan melanjutkan berlakunya BW Hindia Belanda sebagai dasar hukum perdata nasional. Hal ini memberikan kontinuitas legalitas terhadap seluruh perikatan dan instrumen administratif yang berasal dari era Gouvernement Hindia Belanda.

II. Karakteristik Yuridis Securities Bearer Dividend (Instrumen Atas-Unjuk)

Eksklusivitas Penerbitan: Instrumen Securities Bearer Dividend / Bearer Bonds Private Full Mandate Royal Family Heritage Nuswantara diterbitkan secara eksklusif oleh administrasi Hindia Belanda, dicetak tunggal pada kertas sekuritas (security paper), dan dilegalisasi oleh Departement van Justitie Hindia Belanda. Instrumen ini tidak memiliki keterkaitan penerbitan dengan wilayah Belanda Eropa.
Asas Penguasaan Fisik (Aantoonder): Berdasarkan BW Pasal 569, 570, dan 571, instrumen atas-unjuk dikategorikan sebagai benda bergerak sah di mana hak kepemilikan mutlak dibuktikan melalui penguasaan fisik dokumen (detention), bukan melalui sistem registrasi nama modern.
Asas Melekatnya Hak (Kupon/Talon): Berdasarkan BW Pasal 613, seluruh hak materiil yang tercantum dalam dokumen fisik (termasuk kupon dan dividen) secara hukum melekat pada dokumen tersebut dan berpindah haknya secara sah melalui penyerahan fisik (levering).

III. Kedudukan LEX (Hukum Asal-Usul) dalam Hukum Internasional dan Nasional

Perspektif Hukum Internasional: LEX sebagai Hukum Asal-Usul merupakan norma fundamental (original title) yang mendahului sistem hukum modern. Substansi ini diakui secara internasional melalui Pasal 38 ayat (1) huruf a Piagam Mahkamah Internasional (ICJ) melalui doktrin kebiasaan internasional (international custom) dan prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law).
Perspektif Hukum Nasional: Mahkamah Agung Republik Indonesia konsisten mengakui keberadaan hukum adat, hak asal-usul, serta perikatan privat yang sah melalui jalur yurisprudensi, yang secara konstitusional selaras dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

IV. Validitas Internasional melalui Kerangka Kerja HCCH Apostille Convention

Keanggotaan HCCH 2026: Indonesia secara sah telah diakui sebagai Member State dari Hague Conference on Private International Law (HCCH) pada Juni 2026, menyusul pengajuan resmi pada 4 Desember 2025.
Penguatan Legitimasi Mutlak: Dengan status keanggotaan penuh Indonesia di HCCH, seluruh dokumen Securities Bearer Dividend – Private Full Mandate Royal Family Heritage Nuswantara yang telah mendapatkan Sertifikat Apostille dari Kementerian Hukum dan HAM RI memperoleh pengakuan hukum lintas negara secara otomatis di 130 negara anggota HCCH tanpa memerlukan legalisasi diplomatik tambahan, sesuai dengan Perpres No. 2 Tahun 2021.
Notifikasi Otoritas: Seluruh data material terkait Sertifikat Apostille dan dokumen Private Full Mandate Royal Family Heritage ini telah diinformasikan kepada otoritas relevan, termasuk Otoritas Moneter Kerajaan Belanda (De Nederlandsche Bank – DNB), Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, serta lembaga yudisial internasional (ICJ) ex Pasal 38 (1)(a), dan dipublikasikan melalui saluran pers resmi Porosmedia.

V. Independensi Privat (Status NN1 Non-Affiliation)

Status NN1 NON-AFFILIATION NON-BUDGETARY menegaskan bahwa seluruh hak, kewajiban, kekayaan, dan posisi hukum yang melekat pada instrumen ini bersifat privat murni (absolut). Instrumen ini berdiri mandiri di luar struktur anggaran negara modern mana pun, tidak terafiliasi dengan institusi publik, dan sepenuhnya tunduk pada hukum perdata privat (BW 1847) serta hak perlindungan privat yang dijamin oleh Pasal 18B, 27, dan 28 UUD 1945, serta dilandasi oleh prinsip moral Dasasila Bandung.

VI. Konteks Historis Geografis dan Geopolitik Maritim

Sistem administrasi Staatsblad No. 23 Tahun 1847 berakar dari tatanan ekonomi-maritim historis Nuswantara:

Poros Maritim Utama: Sunda Kalapa dan Selat Sunda bertindak sebagai simpul administrasi dan perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa (sebagaimana tercatat dalam peta historis Tabula Rogeriana oleh Al-Idrisi).
Interkoneksi Wilayah: Arus logistik menghubungkan wilayah Sunda Besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan) dan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara, Timor) melalui sistem pertukaran komoditas alam, rempah, logam, dan kayu.
Evolusi Hukum Dagang: Seluruh instrumen dagang termasuk bentuk hukum Naamloze Vennootschap (NV) beroperasi dalam koridor hukum Wetboek van Koophandel (WvK), Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RRO), dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBR) di bawah yurisdiksi Departement van Justitie Hindia Belanda.

Kesimpulan: Selama dokumen fisik asli berada dalam penguasaan sah (physical possession) Full Mandate Royal Family Heritage Nuswantara, maka seluruh hak hukum, dividen, dan validitas global yang melekat di dalamnya demi hukum tetap sah, aktif, dan mengikat secara internasional.

NARA SUMBER ONLINE

Britannica – Roman-Dutch Law https://www.britannica.com/topic/Roman-Dutch-law
Berkeley Law – Robbins Collection https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/RomanDutchLaw.html
Wikisource – AB S.1847-23 https://id.wikisource.org/wiki/AlgemeneBepalingenvanWetgevingvoorIndonesi%C3%AB
DPR RI – UU No. 1 Tahun 1946 https://www.dpr.go.id/jdih/uu1946-1
JDIH Kemenkeu – STBL 1847 No. 23 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1847/23/STBL
Yale University – VOC Bond https://beinecke.library.yale.edu/collections/highlights/voc-bond
Huygens Institute – VOC Archives https://voc.huygens.knaw.nl
Staatsblad / BW / WvK / RRO / RBR https://pustakaarsipnasional.go.id
UU No. 1 Tahun 1946 (BPK) https://peraturan.bpk.go.id
Tabula Rogeriana – Al-Idrisi https://gallica.bnf.fr

DEKLARATOR / KUASA MATERIIL:

DJATIDIRI KUSUMAH

Baca Juga