Porosmedia.com – Wajah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi tengah bersiap mengalami transformasi fisik dan kultural yang signifikan. Setidaknya ada tiga agenda besar yang menjadi sorotan: penyatuan kawasan Gedung Sate-Gasibu, penyelenggaraan Karnaval Binokasih lintas daerah, serta narasi besar mengenai pariwisata berkelanjutan. Namun, di balik rencana estetis tersebut, publik patut memberikan catatan kritis agar pembangunan tidak sekadar menjadi etalase politik, melainkan benar-benar menyentuh esensi pelayanan publik dan kelestarian lingkungan.
Rencana pengalihan fungsi Jalan Diponegoro dari jalur kendaraan menjadi ruang publik beralaskan batu andesit adalah langkah berani. Secara estetika, integrasi Gedung Sate dan Gasibu akan menciptakan ikon urban baru yang menyerupai konsep plaza di kota-kota besar dunia. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjawab tantangan krusial mengenai manajemen lalu lintas. Penutupan akses kendaraan di jalur vital tersebut tidak boleh hanya memindahkan kemacetan ke ruas jalan sekitarnya seperti Jalan Sulanjana atau Jalan Surapati. Transformasi dari aspal ke andesit jangan sampai hanya berakhir pada proyek fisik, tetapi harus menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum disabilitas.
Sejalan dengan penataan fisik, agenda Karnaval Binokasih yang akan digelar mulai 2 Mei mendatang membawa misi mulia: merajut kembali spirit Kesundaan. Pergerakan karnaval dari Sumedang, Kawali, hingga Cirebon merupakan upaya strategis untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat terhadap sejarah Jawa Barat. Kita mengapresiasi janji Gubernur bahwa daerah yang dilewati karnaval akan mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur dan kebersihan.
Namun, redaksi memberikan catatan bahwa janji “pembersihan” dan “pembangunan” ini jangan hanya bersifat seremonial atau adhoc menjelang acara. Pembangunan situs sejarah di Cianjur, Bogor, hingga Karawang yang disebut akan diprioritaskan, harus memiliki cetak biru yang jelas dan transparan dalam penganggarannya. Jangan sampai karnaval tahunan ini justru membebani APBD daerah tanpa memberikan dampak ekonomi yang konkret bagi pelaku UMKM lokal di sepanjang rute yang dilalui.
Menariknya, visi budaya ini berkelindan dengan dorongan Wakil Gubernur Erwan Setiawan mengenai sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Peringatan Wagub agar tidak mengorbankan alam demi mengejar angka kunjungan wisatawan adalah autokritik yang sangat relevan. Jawa Barat seringkali terjebak dalam eksploitasi lahan hijau demi pembangunan resor atau objek wisata instan yang justru merusak daya dukung lingkungan.
Sinergi antara penataan ruang publik di pusat kota, penguatan narasi budaya melalui karnaval, dan komitmen menjaga alam harus menjadi satu kesatuan kebijakan yang utuh. Kita tidak ingin melihat kontradiksi di mana di satu sisi pemerintah menggelar karnaval bertema kearifan lokal, namun di sisi lain izin-izin pembangunan yang merusak alam tetap dibiarkan mengalir.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membuktikan bahwa perubahan material jalan menjadi andesit di depan Gedung Sate adalah simbol transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka pada aspirasi, bukan sekadar dekorasi. Begitu pula dengan Karnaval Binokasih, harus menjadi momentum audit terhadap kondisi situs-situs bersejarah kita yang selama ini mungkin terbengkalai.
Rakyat Jawa Barat menanti realisasi dari janji-janji estetika ini. Pembangunan yang baik adalah yang mampu memuliakan sejarah, menjaga alam, dan memudahkan urusan masyarakat, bukan yang justru menambah beban kemacetan atau merusak keseimbangan ekologi demi sebuah seremoni.
