Porosmedia.com – Jawa Barat tengah memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahannya. Dalam kurun waktu yang berdekatan, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) melempar serangkaian narasi yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga fundamental harga diri masyarakat. Dari tanah Sumedang hingga hiruk-pikuk industri di Bekasi, ada pesan konsisten yang coba dibangun: Kemandirian.
Saat menghadiri Hari Jadi ke-448 Sumedang, KDM menegaskan kembali akar sejarah Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Namun, intisari pesannya melampaui romantisme sejarah. Dengan menyebut “Tahu Sumedang” dan “Ubi Cilembu”, KDM menyentil kreativitas lokal sebagai tameng martabat.
Kalimat tegasnya, “Jangan menjadi bangsa yang minta-minta,” adalah kritik halus sekaligus tantangan bagi birokrasi dan masyarakat. Ini bukan sekadar retorika budaya, melainkan arah kebijakan yang menuntut masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan pemimpin untuk bertindak adil tanpa memilah-milah rakyat.
Ujian kepemimpinan KDM justru datang dari tribun stadion. Aksi spanduk “Shut Up KDM” oleh Bobotoh adalah bukti bahwa publik Jawa Barat—khususnya dalam ekosistem Persib—memiliki mekanisme kontrol yang sangat cair dan berani. Respon KDM yang tidak defensif dan justru berterima kasih atas kritik tersebut menunjukkan kematangan berpolitik yang jarang terlihat.
Namun, poin krusialnya terletak pada isu bonus Rp5 miliar dari Maruarar Sirait. Keputusan KDM untuk mempublikasikan hal tersebut, meski awalnya diminta tertutup, merupakan langkah berisiko namun perlu demi transparansi. Di era digital, keterbukaan informasi adalah benteng hukum terbaik bagi pejabat publik agar tidak terjebak dalam spekulasi gratifikasi atau janji palsu di kemudian hari.
Penghargaan National Governance Awards 2026 dari Metro TV dan apresiasi dari Harian Pikiran Rakyat untuk Pemprov Jabar dalam transformasi digital dan kebebasan pers adalah pencapaian administratif yang patut diapresiasi. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Sekda Herman Suryatman, kolaborasi “Pentahelix” jangan sampai hanya berhenti di atas kertas atau panggung seremonial.
Transformasi digital melalui Tapal Desa dan Open Data Jabar harus benar-benar dirasakan oleh warga di pelosok Jawa Barat, bukan sekadar menjadi etalase bagi para investor.
Langkah strategis terakhir adalah penandatanganan komitmen industri inklusif dan berkelanjutan bersama Kemenperin. Dengan kontribusi industri yang mencapai 40% terhadap ekonomi Jabar, tantangan terbesarnya adalah menyinergikan kepentingan pengusaha besar dengan tenaga kerja lokal (melalui program magang SMK) serta kewajiban Industri Hijau.
Redaksi Poros Media mencatat bahwa keberhasilan visi ini akan sangat bergantung pada seberapa tegas Pemprov Jabar dalam mengawal komitmen ekologi tersebut. Industri yang maju tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan.
Jawa Barat hari ini sedang berusaha tampil “Istimewa” melalui pendekatan yang memadukan spiritualitas budaya dengan efisiensi digital. Kritik Bobotoh di lapangan hijau dan tuntutan transparansi di meja birokrasi adalah dua sisi mata uang yang harus dikelola KDM. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya piawai bicara sejarah, tapi pemimpin yang mampu memastikan bahwa martabat rakyatnya terjaga melalui kebijakan yang adil dan terbuka.
