Porosmedia.com – Setiap 19 Agustus, dunia memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day), sebuah momentum yang lahir dari tragedi. Penetapan hari ini tidak bisa dilepaskan dari serangan bom terhadap kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Baghdad pada 19 Agustus 2003 yang menewaskan 22 orang, termasuk diplomat senior PBB, Sergio Vieira de Mello. Peristiwa itu menjadi pengingat pahit bahwa kerja-kerja kemanusiaan selalu berada dalam bayang-bayang risiko, bahkan ancaman maut.
Tahun 2025, tema yang diangkat PBB adalah “Inspiring Humanity”, yang menekankan pentingnya solidaritas global, keberanian individu, serta komitmen kolektif dalam menolong sesama di tengah bencana, konflik, dan krisis kemanusiaan yang semakin kompleks. Menurut data OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), lebih dari 300 juta orang di dunia membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2025 akibat perang, perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, hingga bencana alam yang semakin sering terjadi.
Di Indonesia, tantangan kemanusiaan juga tidak kalah besar. Bencana alam silih berganti—banjir, longsor, gempa, dan kebakaran hutan—menunjukkan betapa rentannya negeri ini. Laporan BNPB mencatat bahwa dalam paruh pertama tahun 2025, ribuan kejadian bencana telah menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
Namun, peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia bukan sekadar seremoni. Ia seharusnya menjadi cermin kritik terhadap lemahnya sistem kemanusiaan kita, baik di tingkat global maupun nasional. Konflik bersenjata di banyak negara menunjukkan kegagalan diplomasi internasional. Di sisi lain, masih adanya praktik korupsi dalam bantuan bencana di dalam negeri menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan seringkali dicederai oleh kepentingan politik dan ekonomi.
Kemanusiaan tidak boleh berhenti pada jargon. Solidaritas sejati adalah ketika negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil mampu memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kemanusiaan harus hadir dalam kebijakan publik yang melindungi kelompok rentan: anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
Momentum ini mestinya mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan bencana berbasis masyarakat, memperbaiki tata kelola bantuan kemanusiaan, serta menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pilar utama pembangunan. Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, “Humanitarians represent the best of humanity, standing in solidarity with those in greatest need.”
Hari Kemanusiaan Sedunia adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang sering diwarnai egoisme, konflik, dan ketidakadilan, masih ada secercah cahaya: keberanian untuk peduli. Namun cahaya itu hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi aksi nyata, bukan sekadar slogan.
