Porosmedia.com, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kembali mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp762 miliar dalam dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Pertanyaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Pemprov DKI Jakarta yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 22 Juli 2025.
“Mengapa BTT naik secara signifikan? Apa urgensi yang sebenarnya hari ini?” tanya Josephine secara terbuka kepada jajaran eksekutif Pemprov DKI dalam rapat.
Dalam keterangannya, Josephine juga menyoroti kebutuhan nyata warga Jakarta yang menurutnya lebih mendesak, seperti peningkatan sistem keamanan publik. Ia menekankan pentingnya pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di berbagai titik rawan tindak kriminalitas.
“Kita bisa lihat di media sosial, banyak video viral tentang perkelahian remaja di jalan, motor hilang hanya dalam lima menit. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen Pemprov, pengajuan tambahan anggaran BTT akan meningkatkan total alokasi dari Rp2,04 triliun menjadi Rp2,8 triliun—naik sekitar 37,19 persen. Padahal, menurut data serapan anggaran yang disampaikan, penggunaan BTT pada tahun anggaran sebelumnya, termasuk 2023, tercatat sangat minim.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025, Josephine juga membacakan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025. Fraksi PSI menyampaikan keberatan atas lonjakan anggaran BTT yang dinilai tidak memiliki kejelasan kebutuhan riil.
“Fraksi PSI menyayangkan meningkatnya alokasi BTT menjadi Rp2,89 triliun, naik dari penetapan awal sebesar Rp2,04 triliun. Peningkatan ini tidak dibarengi dengan argumentasi kebutuhan yang konkret, sementara tingkat serapan anggaran sebelumnya sangat rendah,” ucap Josephine.
PSI mendorong agar sebagian besar anggaran BTT dapat direalokasikan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jakarta. Di antaranya:
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Penanganan banjir secara sistematis dan berkelanjutan.
Pembangunan rumah susun yang layak huni.
Peningkatan keamanan ruang publik melalui pengadaan dan integrasi sistem CCTV.
PSI juga menekankan bahwa realokasi harus dilakukan secara efisien dan berbasis hasil. Pengadaan CCTV, misalnya, sebaiknya dikelola dalam sistem keamanan terpadu dan mandiri yang hemat anggaran namun efektif serta berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang tepat, alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan nyata warga, bukan hanya disimpan di pos darurat yang tidak terserap optimal,” tutup Josephine.
Fraksi PSI berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas usulan peningkatan BTT tersebut, serta bersedia melakukan realokasi untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Jakarta. (Nilam) [Foto : DRPD DKI]
