Porosmedia.com – Partai Demokrat sejak kelahirannya tahun 2001 identik dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pencapaian elektoralnya pernah gemilang: menempati posisi puncak dengan 20,85% suara pada Pemilu 2009, beriringan dengan keberhasilan SBY memimpin Indonesia dua periode. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Dalam satu dekade terakhir, Demokrat justru terjebak dalam tren penurunan suara.
Mengapa partai yang pernah dielu-elukan sebagai ikon “politik bersih” justru kini terseok-seok?
Jejak Kelam: Demokrat dan Kasus Korupsi
Salah satu beban paling berat Demokrat adalah rekam jejak kader-kadernya yang terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah tokoh sentral yang sempat menduduki posisi strategis di era SBY. Fakta ini tak bisa dihapus dari ingatan publik.
Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Demokrat, divonis 8 tahun penjara dalam kasus Hambalang.
Angelina Sondakh, mantan anggota DPR, terseret kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games.
Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat, menjadi simbol keterpurukan moral partai akibat kasus suap besar-besaran.
Deretan kasus tersebut menciptakan persepsi publik bahwa klaim “partai bersih dan santun” yang dahulu menjadi jualan politik Demokrat, tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Inilah kesalahan strategis SBY sebagai pimpinan tertinggi partai: gagal melakukan pembersihan internal sejak dini.
SBY yang dikenal berhati-hati dan penuh kalkulasi, justru sering dianggap terlalu lamban dalam mengeksekusi langkah tegas terhadap kader bermasalah. Akibatnya, Demokrat kehilangan momentum untuk menjaga citra partai yang berbeda dari kompetitor.
Krisis Identitas: Partai Milik Keluarga atau Gerakan Politik?
Kesalahan lain yang sering dikritik pengamat politik adalah transformasi Demokrat menjadi partai keluarga. Setelah SBY mundur dari jabatan presiden, tampuk kepemimpinan partai seolah diwariskan kepada anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kritik yang muncul bukan hanya soal regenerasi yang elitis, melainkan juga soal minimnya ruang bagi kader-kader non-Yudhoyono untuk tampil sebagai pemimpin alternatif. Situasi ini memunculkan kesan bahwa Demokrat tidak pernah benar-benar berubah menjadi partai modern dengan mekanisme demokratis yang kuat, melainkan hanya “perpanjangan politik keluarga Cikeas”.
Pertanyaan kritisnya: apakah publik masih mau menaruh harapan pada partai yang gagal membangun tradisi politik terbuka dan meritokratis?
Jalan Strategis: Apa yang Harus Dilakukan Demokrat?
Jika Demokrat ingin keluar dari krisis dan merebut suara maksimal di Pemilu mendatang, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh:
1. Pembersihan Total dari Bayang-Bayang Korupsi
Demokrat harus berani mengambil sikap nol toleransi terhadap kader yang pernah terlibat korupsi. Tidak cukup hanya mengandalkan retorika, tetapi mesti disertai kebijakan tegas yang dituangkan dalam AD/ART partai.
2. Modernisasi dan Demokratisasi Internal
Jika kepemimpinan tetap terpusat pada keluarga Yudhoyono, maka Demokrat hanya akan terjebak sebagai partai dinasti. AHY perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi kader-kader potensial dari berbagai daerah untuk ikut bersaing dalam kontestasi kepemimpinan.
3. Menggarap Ceruk Pemilih Muda dan Perkotaan
Basis pemilih Demokrat semakin menyusut, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan yang dulu menjadi pendukung fanatik SBY. Strategi baru harus dirancang dengan memanfaatkan isu digitalisasi, lingkungan, dan lapangan kerja — isu yang lebih dekat dengan aspirasi generasi muda.
4. Koalisi Cerdas, Bukan Sekadar Transaksional
Alih-alih menjadi partai “pengikut” dalam koalisi besar, Demokrat seharusnya mengambil peran sebagai penyeimbang kritis. Dengan positioning yang jelas, partai bisa menegaskan identitasnya kembali sebagai oposisi yang sehat atau mitra kritis pemerintah.
