Porosmedia.com, Bandung – Rencana aksi unjuk rasa jilid dua Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) yang sedianya digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, resmi ditunda. Penundaan ini memicu perdebatan panjang di kalangan pelaku usaha wisata, pekerja transportasi pariwisata, hingga agen perjalanan di Bandung Raya.
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa penundaan bukan berarti pembatalan. Ia menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat konsolidasi, mengingat dinamika yang berkembang semakin kompleks.
> “Menunda waktu aksi adalah bagian dari perjuangan. Justru ini bukti bahwa keberadaan kita diperhitungkan banyak pihak,” ujar Herdis dalam pesan konsolidasi yang beredar di internal SP3JB.
IPOBA dan SP3JB: Dua Arus, Satu Tuntutan
Dalam pernyataannya, Herdis mengakui bahwa sejak awal protes terhadap kebijakan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat terkait pembatasan study tour sekolah, inisiatif datang dari Ikatan Pengusaha Otobus Pariwisata (IPOBA). Namun IPOBA memilih jalur diplomasi dan dialogis.
SP3JB yang muncul belakangan menjadi wadah baru bagi pekerja PO bus, agen travel, dan UMKM pariwisata. Mereka mengusung gaya lebih konfrontatif dengan aksi jalanan, dimulai sejak unjuk rasa jilid pertama pada Juli lalu.
“Tanpa dukungan IPOBA, sulit bagi SP3JB bergerak. Maka sinergi harus dijaga. Penundaan aksi ini pun rekomendasi IPOBA demi perencanaan yang lebih matang,” lanjut Herdis.
Frustrasi, Emosi, dan Kekecewaan
Meski demikian, percakapan internal SP3JB menunjukkan munculnya rasa frustrasi di kalangan anggota. Beberapa menilai perjuangan mulai kehilangan arah, sementara yang lain khawatir aksi bisa blunder jika menyerang pihak sekolah atau kepala sekolah secara langsung.
Salah satu anggota menyebut, “Jangan sampai kita menjatuhkan sekolah. Cukup Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) yang sudah merendahkan martabat kepala sekolah. Kita fokus saja pada SE No.3, jangan melebar ke teknis sekolah.”
Namun ada juga suara keras yang menyebut kebijakan gubernur “mengacak-acak ekonomi pariwisata” dan menyudutkan UMKM. Bahkan, beberapa percakapan emosional mengaitkan isu spiritual hingga satire politik, menggambarkan betapa dalamnya kekecewaan pelaku wisata.
Aksi Lain, Agenda Lain
Penundaan aksi SP3JB juga dipengaruhi padatnya agenda unjuk rasa di Bandung pada tanggal 25 Agustus. Hari itu bertepatan dengan long march Bela Palestina dari Pusdai ke Balai Kota serta aksi lain terkait tuntutan pembubaran DPR.
Beberapa tokoh internal menilai, jika SP3JB tetap memaksa turun ke jalan di tanggal yang sama, risiko kekacauan lalu lintas dan benturan dengan aksi lain akan sangat tinggi. “Bayangkan, tiga aksi besar dalam satu hari di satu kota. Bandung pasti macet parah,” ujar salah satu anggota.
Dari Bandung ke Jawa Tengah?
Yang menarik, dalam diskusi internal sempat muncul gagasan untuk memperluas perlawanan. Salah satu anggota menyarankan agar asosiasi travel agent di Jawa Tengah hingga dinas pendidikan setempat diminta tidak mengizinkan sekolah melakukan study tour ke Jawa Barat.
Langkah ini dianggap sebagai tekanan ekonomi langsung kepada pemerintah Jawa Barat. “Jika Jabar lumpuh secara pariwisata karena diboikot dari luar, barulah gubernur bisa melihat dampaknya,” tulis seorang anggota dalam percakapan grup.
Fokus Perlawanan: Gubernur, Bukan Sekolah
Pada akhirnya, sebagian besar suara di internal SP3JB sepakat bahwa fokus perlawanan harus diarahkan kepada kebijakan gubernur, bukan sekolah. Serangan kepada kepala sekolah dinilai kontraproduktif dan justru bisa membuat pihak sekolah menutup pintu terhadap kerjasama dengan pelaku wisata.
“Intinya, jangan sampai sekolah jadi musuh kita. Cukup SE Gubernur yang dipersoalkan. Kalau menyerang sekolah, masalah akan makin melebar,” tegas salah satu koordinator wilayah.
Jalan Panjang Perjuangan
Penundaan aksi jilid dua SP3JB memperlihatkan dua hal: di satu sisi ada konsolidasi yang semakin kuat antar-elemen pelaku wisata, namun di sisi lain juga tampak polarisasi dan kebingungan arah gerakan.
Meski begitu, satu hal yang pasti, para pelaku wisata Jawa Barat merasa terhimpit. Mereka menilai kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak hanya mengganggu ekosistem pariwisata, tetapi juga “menghantam perut” ribuan pekerja sektor ini.
“Perjuangan belum usai. Tidak akan berhenti sampai hak-hak kami kembali,” tutup Herdis Subarja dalam pernyataannya.
