Porosmedia.com, Bandung, 21 Juli 2025 – Ribuan pelaku dan pekerja sektor pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat dan luar kota seperti Jabodetabek, Lembang, bahkan Jogja, memadati kawasan Gedung Sate sejak dini hari dalam aksi damai bertajuk Aksi 21725. Aksi ini menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut poin larangan study tour dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 yang dinilai menyengsarakan ekosistem pariwisata dan pendidikan berbasis pengalaman.
Sejak pukul 03.30 WIB, ratusan armada bus yang membawa massa dari berbagai zona dan simpul strategis mulai bergerak menuju Kota Bandung. Titik-titik konsolidasi seperti KM 88 tol Cipularang, Pasteur, Kota Baru Parahyangan, dan Garasi DRW menjadi saksi solidaritas luar biasa dari komunitas pelaku wisata yang tergabung dalam berbagai manajemen tur dan travel.
Massa kompak menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kebijakan pelarangan study tour yang dianggap “keblinger” dan berdampak serius pada keberlangsungan ekonomi ribuan orang, mulai dari sopir, pemandu wisata, EO, hingga pelaku UMKM.
“Larangan ini mematikan mata rantai penghidupan kami. Bukan hanya soal jalan-jalan, tapi tentang edukasi dan perputaran ekonomi yang besar,” ujar salah satu peserta aksi.
Dalam suasana semangat tinggi, massa melantangkan tuntutan melalui orasi, spanduk, dan bunyi klakson khas “telolet” dari puluhan bus. Namun, mereka tetap mengingatkan pentingnya menjaga sikap santun dan tidak terprovokasi oleh pihak luar.
“Tetap kawal damai, suara kita harus kuat, tapi jangan sampai berubah jadi kerusuhan. Kita turun untuk keadilan, bukan untuk bikin onar,” seru koordinator aksi melalui pengeras suara.
Salah satu tuntutan utama peserta aksi adalah kehadiran langsung Gubernur Dedi Mulyadi di lokasi aksi untuk mendengarkan dan memberikan respons langsung. Kekecewaan memuncak setelah beredar informasi bahwa Gubernur tengah menghadiri acara launching Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, bersama sejumlah tokoh nasional.
“Kalau tidak datang hari ini, maka kami akan susun aksi lanjutan yang lebih besar dan terorganisir. Jangan remehkan suara rakyat,” kata salah satu peserta dari zona 3.
Di tengah aksi yang terus berlangsung, sejumlah perwakilan massa akhirnya diundang masuk ke Gedung Sate untuk audiensi. Namun banyak peserta aksi menolak pembubaran aksi hanya karena ada pertemuan dengan “perwakilan”, karena dianggap tidak cukup mewakili solusi konkret.
“Aksi ini tidak akan dihentikan sampai ada keputusan resmi untuk mencabut larangan. Kalau hanya bertemu perwakilan tanpa komitmen, kami anggap tidak ada hasil,” tegas perwakilan zona Lembang.
Beberapa seruan keras juga muncul, menyerukan blokade akses masuk Bandung, termasuk gerbang tol utama. Namun, seruan lain segera menenangkan dengan ajakan menjaga kondusivitas, agar aksi tetap dalam koridor hukum.
Hingga siang, lalu lintas Bandung relatif masih lancar. Namun eskalasi aksi bisa meningkat jika aspirasi terus diabaikan. Koordinator lapangan bahkan menyerukan rencana Jilid 2 Aksi jika Gubernur tetap tidak menunjukkan itikad politik untuk berdialog langsung.
“Ini baru pemanasan. Jika tuntutan tidak digubris, kami akan hadir lebih besar, lebih solid, dan lebih keras,” ujar seorang orator dari atas bus.
Dalam situasi sosial yang semakin memanas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut menunjukkan sensitivitas dan kepemimpinan yang bijak. Di satu sisi, keselamatan dan etika pelajar memang penting. Namun di sisi lain, pelarangan sepihak tanpa mitigasi terhadap nasib pekerja pariwisata bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Massa aksi menutup dengan satu pesan yang sama: Cabut SE Gubernur, buka kembali ruang edukasi di lapangan, dan jangan matikan pariwisata rakyat!
