Porosmedia.com, Bekasi – Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Cikarang, Bekasi, Sabtu, 30 Agustus 2025, bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Bagi banyak kalangan, termasuk Komjen Pol (Purn) Anton Charliyan atau yang akrab disapa Abah Anton, perhelatan ini dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah masa depan organisasi pers tertua di Indonesia.
Menurut Abah Anton, kongres kali ini harus dilihat lebih dari sekadar kontestasi memperebutkan kursi Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030. Ada misi besar yang jauh lebih mendasar: mengakhiri perpecahan internal yang sempat membayangi PWI dalam beberapa tahun terakhir.
“InsyaAllah kongres ini berjalan lancar. Yang terpenting, semoga dalam beberapa hari ke depan PWI sudah memiliki ketua umum baru yang bisa membawa organisasi bekerja dengan solid untuk periode 2025–2030,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa semangat persatuan harus menjadi nafas utama penyelenggaraan kongres. “Tujuan utama kongres bukan semata pemilihan, tetapi juga menjaga kebersamaan. Semangat persatuan dan kesatuan PWI harus dikedepankan. Setelah kongres, kita berharap seluruh anggota kembali bersatu demi kejayaan organisasi,” tambahnya.
Kongres kali ini juga menjadi sorotan karena dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri Kominfo Nezar Fatria, Dirjen Kumham Gusti Ayu Putu, Dirjen Komdigi Vivi A, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, serta dua kandidat Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun dan Ahmad Munir. Kehadiran mereka menegaskan bahwa arah PWI pasca-kongres akan menjadi perhatian publik luas, khususnya di tengah tantangan dunia pers yang kian kompleks.
Di satu sisi, pers Indonesia dituntut menjaga independensi dan profesionalisme. Di sisi lain, dinamika internal organisasi profesi wartawan seperti PWI juga perlu ditata agar tidak larut dalam konflik berkepanjangan. Di titik inilah, kongres PWI 2025 di Cikarang diharapkan menjadi titik balik: bukan hanya melahirkan kepemimpinan baru, tetapi juga menyatukan energi kolektif wartawan Indonesia untuk menghadapi era digital, disrupsi media, hingga ancaman terhadap kebebasan pers.
