Porosmedia.com – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Selasa (11/11/2026) sore semakin menghangat dan menyita perhatian publik. Di tengah menguatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat itu, DPR menindaklanjuti proses pemakzulan, beredar pula kabar Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan kemungkinan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Benarkah Gibran hendak mundur sebelum proses pemakzulan bergulir lebih jauh? Ataukah ada pertimbangan politik dan hukum lain di balik kabar tersebut?
“Kabarnya, Gibran berniat mundur setelah bertemu Presiden Prabowo. Namun, ia masih ingin menguji persoalan ijazahnya melalui PTUN. Jadi, mundur atau tetap bertahan?” ujar Rubi, sobat Korupsinikus, Selasa sore di Warung Kopi Mundur-Maju.
Suasana warung kopi sore itu memang lebih ramai dari biasanya. Para penikmat kopi sekaligus pengamat dadakan politik dan ketatanegaraan tampak asyik memperbincangkan perkembangan situasi nasional yang belakangan semakin bergejolak.
Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, persyaratan konstitusional, dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Mundur atau Dimakzulkan, Persoalannya Tidak Sesederhana Itu
“Setelah hampir dua tahun menjabat, kini justru muncul kabar mau mundur sebelum DPR menuntaskan rencana Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kalau benar terjadi, apakah objek persoalan pemakzulan masih bisa dilanjutkan? Ini yang harus dijelaskan,” ujar Dadan Suradan, singkat tetapi mengundang perhatian pengunjung lainnya.
Dadan memang belakangan getol mengikuti berbagai podcast para pengamat politik di Negeri Konoha Raya (NKR). Baginya, persoalan pengunduran diri Gibran sebelum proses politik di DPR mencapai tahap berikutnya menyisakan pertanyaan serius.
Apakah pengunduran diri dapat memengaruhi kelanjutan proses HMP? Apakah DPR masih dapat mengusut persoalan yang menjadi dasar desakan pemakzulan? Ataukah proses tersebut harus menempuh mekanisme lain?
Pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab hanya berdasarkan asumsi politik. Harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi, tahapan proses di DPR, serta konsekuensi hukum dari pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Gejolak politik yang berkembang belakangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kontroversi mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan pejabat publik. Perdebatan semakin menguat setelah muncul berbagai klaim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), termasuk persoalan dokumen pendidikan dan Surat Keterangan yang dikaitkan dengan Gibran.
Namun, setiap putusan pengadilan harus dibaca berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum, dan ruang lingkup perkara yang benar-benar diputus. Tidak tepat apabila suatu putusan langsung ditafsirkan sebagai pembatalan seluruh dokumen atau status hukum seseorang tanpa dasar yang jelas.
Meski demikian, pertanyaan publik tetap harus dijawab. Apakah seluruh persyaratan pencalonan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku? Jika terdapat persoalan hukum, bagaimana mekanisme penyelesaiannya?
120 Anggota DPR dan Desakan Pemakzulan
“Jangan sampai pengunduran diri menjadi cara mengulur waktu atau buying time. Kalau memang ada dasar konstitusional untuk pemakzulan, proses sesuai aturan. Jangan biarkan publik terus menunggu,” ujar Pepen Surepen dengan sedikit nada kesal.
Menurut Pepen, hingga Selasa (11/11/2026), sudah sekitar 120 anggota DPR dikabarkan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pemakzulan.
“Persoalannya harus jelas. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi manuver politik tanpa kepastian penyelesaian,” tambahnya.
Pepen menyampaikan pernyataan itu sedikit terengah-engah. Rupanya, sebelum tiba di Warung Kopi Mundur-Maju, ia sempat harus mendorong motornya karena kehabisan bensin. Namun, soal bensin yang habis mungkin masih mudah diselesaikan. Berbeda dengan persoalan konstitusi yang tidak boleh dibiarkan kehabisan kejelasan.
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa jumlah tanda tangan anggota DPR bukan dengan sendirinya merupakan keputusan pemakzulan. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden telah memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Artinya, desakan politik harus tetap dibuktikan melalui prosedur konstitusional. Tidak cukup hanya dengan banyaknya tanda tangan atau kuatnya tekanan publik.
Kursi Wakil Presiden Bukan Perkara Pribadi Semata
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Jabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan pribadi yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai kursi yang bisa diduduki atau ditinggalkan begitu saja. Jabatan tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang melekat pada mandat konstitusi dan kepercayaan rakyat.
Karena itu, apabila Gibran benar-benar memilih mundur, mekanisme pengunduran dirinya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Tentu tak sekedar sudah tapi belum,” ujar Dadan Suradan entah menyindir siapa?
Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses pencalonan, pemenuhan persyaratan, maupun persoalan hukum yang selama ini diperdebatkan masyarakat.
Sebaliknya, apabila DPR hendak melanjutkan proses pemakzulan, seluruh tahapan dan persyaratan konstitusional juga harus dipenuhi.
Dengan demikian, baik pengunduran diri maupun pemakzulan tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari prinsip kepastian hukum dan pertanggungjawaban publik.
Jangan Sampai Publik Hanya Disuguhi Drama Politik
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang terang, bukan sekadar kabar simpang siur, manuver politik, atau pernyataan yang saling bertentangan.
Jika benar ada pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo yang membicarakan kemungkinan pengunduran diri, masyarakat patut mengetahui duduk persoalannya.
“Kalau benar ada pembicaraan pengunduran diri dengan Presiden, publik berhak tahu apa yang dibahas. Jangan sampai ada kesepakatan khusus yang justru membuat persoalan konstitusi semakin kabur,” tegas Dedi (36), yang dikenal kritis terhadap berbagai persoalan tersembunyi.
Pertanyaan Dedi tentu bukan tanpa alasan. Dalam persoalan yang menyangkut jabatan publik, transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Masyarakat perlu mengetahui apakah pembicaraan tersebut benar-benar berkaitan dengan pengunduran diri, apa pertimbangan yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kelanjutan persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik.
Jangan sampai persoalan ketatanegaraan justru direduksi menjadi drama politik tentang siapa mundur dan siapa menggantikan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib politik seseorang, melainkan juga kredibilitas penyelenggaraan negara dan penghormatan terhadap konstitusi.
Mundur Boleh, Tetapi Konstitusi Jangan Ditinggalkan!
Rubi, Dadan Suradan, Pepen Surepen, dan Dedi serta Korupsinikus pada akhirnya memiliki satu benang merah dalam perbincangan sore itu: apa pun keputusan politik yang akan diambil Gibran, persoalan konstitusional harus tetap diselesaikan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan hukum.
Sebab, mundur dari jabatan tidak otomatis berarti seluruh pertanyaan publik selesai. Demikian pula, desakan pemakzulan tidak boleh menggantikan pembuktian dan prosedur hukum yang semestinya.
Kalau memang tidak ada persoalan hukum, jelaskan dan buktikan kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi, proseslah sesuai mekanisme yang berlaku.
Jangan sampai rakyat hanya disuguhi tontonan politik yang panjang, sementara substansi persoalannya justru dibiarkan menggantung.
Sebab, dalam negara hukum, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya siapa yang sedang duduk di kursi kekuasaan, melainkan juga bagaimana jabatan itu diperoleh, dijalankan, dan—jika akhirnya ditinggalkan—bagaimana seluruh persoalan yang menyertainya diselesaikan.
Kursi Wakil Presiden boleh ditinggalkan, tetapi persoalan konstitusi tidak boleh dong ditinggalkan begitu saja!
Begitulah obrolan sore di Warung Kopi Mundur-Maju. Kopi boleh habis, motor boleh kehabisan bensin, tetapi urusan konstitusi jangan sampai ikut kehabisan kejelasan, malah sebaiknya harus terang benderang dan bertanggung-jawab pula.
— Selesai —
