Porosmedia.com, Bandung – Menyikapi dinamika dan eskalasi politik nasional belakangan ini, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jawa Barat mengambil langkah politik strategis. Setelah aksi pemasangan spanduk dukungan di berbagai titik, organisasi pendiri Partai Golkar ini resmi membunyikan ikrar politik bertajuk “Deklarasi Maskumambang” di Gedung DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Deklarasi tersebut dibacakan di hadapan sekitar 300 kader SOKSI dari wilayah Bandung Raya—meliputi Depicab Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Secara simbolis, naskah deklarasi diserahkan langsung oleh Ketua Depidar SOKSI Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., kepada Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Umum Depinas SOKSI.
Lima Poin Krusial Deklarasi Maskumambang
Dilandasi semangat Doktrin Karyawanisme SOKSI, naskah ikrar politik tersebut menegaskan lima sikap utama kader SOKSI se-Jawa Barat:
- Komitmen Konstitusional: Bertekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mempertahankan kewibawaan konstitusi di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Dukungan Penuh pada Presiden Prabowo: Menyatakan sikap tegak lurus di belakang kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta siap mengawal stabilitas nasional dan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
- Kecaman Terhadap Penyadapan Ilegal: Mengecam keras segala tindakan inkonstitusional, termasuk dugaan praktik penyadapan ilegal yang dinilai mencederai kehormatan institusi kepresidenan. SOKSI menegaskan bahwa presiden merupakan simbol kedaulatan negara yang wajib dijaga marwah, wibawa, dan keselamatannya.
- Soliditas Internal Partai Golkar: Mengonsolidasikan kekuatan di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengamankan dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
- Dorongan Penegakan Hukum Profesional oleh Polri: Mendorong institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bertindak profesional berdasarkan asas equality before the law (semua sama di depan hukum). SOKSI mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal diproses secara transparan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Dilanjutkan Pendidikan Politik Kader
Usai pengucapan deklarasi, rangkaian acara dilanjutkan dengan pembahasan agenda strategis internal melalui Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber senior dan pengurus partai, di antaranya Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar H. Edwin Senjaya, Ketua Depidar SOKSI Jabar H. Yomanius Untung, Wakil Ketua MPO SOKSI H. Dadan Hendaya, serta Wakil Ketua Bidang Diklat Najip Hendra.
Pendidikan politik ini diharapkan mampu memperkuat basis doktrinasi kader SOKSI di tingkat akar rumput dalam menyikapi perubahan peta politik nasional maupun daerah ke depan. *(PM)
