Porosmedia.com, Bandung – Agenda persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan PHH. Mustofa, Senin (9/11/2026), terkait sengketa ketenagakerjaan antara Firman Perkasa Yudha melawan PT Fiako Engineering Indonesia (PT FEI) berlangsung tegang.
Majelis Hakim yang dihadiri DR. Ronald Salnofri BYA, DR. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul SH, M.H menyoroti kesaksian Direktur Keuangan PT FEI, Adrian Priatna yang didampingi Manajer Keuangan Hesti Johan, yang dinilai tidak terbuka dan terkesan berbelit-belit saat dicecar hakim anggota Dr. Suratno mengenai alasan di balik pengunduran diri mantan Admin Umum PT FEI, Firman Perkasa Yudha.
Dalam gugatannya, Firman Perkasa Yudha menuntut pembayaran hak pesangon serta kekurangan upah dengan total nilai mencapai Rp 86 juta. bagi Firman paska persidangan dirinya yang ditemani sang Ibu merasa dirugikan, hingga menganggur selama 1,5 tahun karena harus mengurusi persidangan yang belum usai.
Hakim Cecar Soal Tekanan dan Kejelasan Pesangon
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Hakim Anggota meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme pengunduran diri Firman. Adrian Priatna gagal memberikan keterangan yang jelas dan konsisten, termasuk saat ditanya mengenai nominal uang pesangon serta alasan di balik surat pengunduran diri tersebut. Ketidakpastian jawaban dari pihak manajemen PT FEI membuat majelis hakim mendalami dugaan adanya tekanan dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut.
Tanggapan Kuasa Hukum Penggugat: Indikasi Tekanan dan Lemahnya SOP Perusahaan
Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum Firman Perkasa Yudha, Prana Yogaswara, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidaksiapan saksi dari pihak perusahaan, terutama terkait ketiadaan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang baku.
”Pertama, terkait peralatan perusahaan mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, mereka ternyata tidak berpatokan pada SK Gubernur, melainkan hanya berdasarkan instruksi internal perusahaan,” ungkap Prana.
Prana juga menyoroti kejanggalan prosedur dalam proses pengunduran diri kliennya. Berdasarkan keterangan, sebelum surat pengunduran diri dibuat, sempat terjadi pemanggilan yang menghadirkan dua opsi sulit bagi pekerja: pengurangan gaji atau pengunduran diri.
”Diduga ada sedikit tekanan. Selain itu, secara SOP internal, surat pengunduran diri seharusnya melalui atasan langsung yang bersangkutan, namun hal tersebut dilewati. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa ketiadaan Peraturan Perusahaan yang sah dapat membawa konsekuensi hukum serius bagi pihak korporasi.
Kuasa Hukum Tergugat Serahkan Penilaian ke Majelis Hakim
Sementara itu, Kuasa Hukum PT FEI, Nurkholis Faiturohman, saat diwawancarai secara terpisah memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penilaian persidangan kepada Majelis Hakim.
”Segala proses yang sudah kami lakukan dari awal gugatan sampai hari ini bagian dari hukum acara. Bentuk penilaiannya tentu kembali kepada majelis hakim,” ujar Nurkholis.
Terkait dengan sikap saksi dari kliennya yang dinilai kurang terbuka oleh majelis hakim, Nurkholis enggan memberikan kesimpulan lebih jauh. “Itu bukan kapasitas saya sebagai kuasa hukum untuk menyimpulkan. Secara keseluruhan, kami merasa cukup puas dengan agenda sidang hari ini,” pungkasnya.
Sidang sengketa perselisihan hubungan industrial ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. (Tim Redaksi)
