Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi terhadap peluncuran program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini ditujukan untuk mendorong para penerima manfaat dan ahli waris agar tidak sekadar bergantung pada santunan pasif, melainkan mampu mengelola dana perlindungan sosial menjadi kegiatan ekonomi produktif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan bertajuk “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/8/2026), keterlibatan lintas sektor ditegaskan sebagai syarat mutlak keberhasilan transformasi ini.
Apresiasi Pemkot Bandung dan Urgensi Kemandirian Ekonomi
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang hadir mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menegaskan bahwa skema jaminan sosial modern harus bertransformasi dari sekadar bantuan darurat (safety net) menjadi pendorong ketahanan ekonomi.
- Fokus Transformasi: Menjadikan santunan serta manfaat jaminan sosial sebagai pijakan awal untuk pengembangan potensi, mencakup edukasi keuangan, peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, hingga pendampingan usaha.
- Sinergi Lintas Sektor: Menggalang kolaborasi antara Pemkot Bandung, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat guna membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan warga menjadi subjek pembangunan aktif.
Penguatan Kemenaker dan Intervensi Pelatihan
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menilai pemanfaatan dana santunan sebagai modal awal usaha berpotensi melahirkan wirausaha baru sekaligus menciptakan lapangan kerja tambahan. Kemenaker siap menyinergikan program pelatihan vokasi dan modal Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dimiliki kementerian dengan skema pendampingan BPJS Ketenagakerjaan.
Evaluasi Penyaluran Manfaat dan Target Program Peka
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menjelaskan bahwa program Peka lahir dari evaluasi pengelolaan dana santunan besar agar tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif semata. Sebagai contoh, penerima santunan hingga ratusan juta rupiah akibat risiko kecelakaan kerja perlu diarahkan agar alokasi dana tersebut memiliki imbal hasil jangka panjang bagi kelangsungan hidup keluarga.
- Strategi Utama: Menggunakan pendekatan tiga pilar, yakni Pelatihan (sesuai minat/kebutuhan), Pendanaan (akses pembiayaan lanjutan), dan Pemasaran (pemanfaatan ekosistem digital serta jaringan mitra).
- Cakupan dan Realisasi: Program yang diuji coba sejak 4 Juli 2026 ini berjalan serentak di 37 provinsi pada 41 titik. Total 2.736 peserta telah mendapat pelatihan hingga pertengahan Agustus 2026.
- Target Kinerja: Minimal 10 persen dari total peserta tahun 2026 ditargetkan mampu melahirkan unit usaha produktif dalam waktu 3 hingga 4 bulan pascapelatihan.
