Porosmedia.com, Bandung – Kota Bandung kembali menghadapi ujian klasik yang terus berulang setiap tahunnya: ledakan volume sampah di momentum Idulfitri. Dengan estimasi produksi harian mencapai 1.800 ton dan lonjakan sebesar 20 persen selama Ramadan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kini memacu integrasi program inovatif sebagai strategi keluar dari ancaman darurat lingkungan.
Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiagakan 2.266 personel kebersihan di 263 titik pantau, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pengerahan tenaga kerja.
Wali Kota Muhammad Farhan mengakui bahwa ketergantungan pada TPA Sarimukti menjadi titik lemah yang krusial. Pada periode H-1 hingga H+1 Idulfitri 1447 H, pengangkutan sampah ke TPA akan dihentikan sementara. Kondisi ini menuntut warga untuk “menahan” sampah organik mereka di rumah—sebuah imbauan yang jika gagal diikuti, berpotensi menciptakan titik penumpukan liar di sudut-sudut kota.
”Sampah adalah residu kehidupan kita. Pengelolaannya tanggung jawab bersama, tapi kuncinya ada pada perubahan budaya memilah,” ujar Farhan saat meninjau Plaza Balai Kota dan Pasar Kiaracondong, Sabtu (21/3/2026).
Sebagai jawaban atas kegawatdaruratan ini, Pemkot Bandung meluncurkan konsep “Gaslah Sungai”. Ini merupakan fusi antara program Gaslah (fokus sampah organik) dan Gober (petugas pembersih gorong-gorong). Program ini secara khusus membidik sampah plastik di aliran sungai yang selama ini menjadi kontributor utama banjir saat cuaca ekstrem.
Namun, efektivitas integrasi ini dipertanyakan di tengah terbatasnya kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemkot sendiri harus menerapkan ritme pengangkutan ekstrem setiap tiga jam sekali di titik-titik krusial untuk mencegah “stagnasi” sampah di jalanan protokol.
Meskipun Wali Kota gencar mengapresiasi kelompok masyarakat di Cigondewa yang aktif mendaur ulang, beban besar tetap berada di pundak birokrasi kewilayahan. Instruksi tegas agar sampah organik “selesai di tingkat kelurahan” memberikan tekanan besar bagi para Camat dan Lurah.
Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada ribuan petugas lapangan, tetapi pada seberapa kuat pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tumpah—seperti di Kiaracondong—yang seringkali menjadi titik buta pengelolaan sampah saat Lebaran.
Tanpa sistem insentif dan disinsentif yang jelas bagi warga dalam memilah sampah, imbauan “kebersihan sebagian dari iman” dikhawatirkan hanya akan menjadi retorika tahunan di saat Bandung terus berpacu dengan waktu sebelum TPA benar-benar mencapai titik nadir kapasitasnya.
