Oleh: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.(Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
Porosmedia.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung saat ini berada di tengah sorotan publik. Sebagai institusi yang memegang mandat kemanusiaan, kepercayaan masyarakat adalah aset utama. Namun, kepercayaan tersebut menuntut tanggung jawab yang besar, terutama dalam menjawab kebutuhan spesifik pasien Thalasemia di Kota Bandung.
Thalasemia merupakan kelainan genetik yang menyebabkan tubuh gagal memproduksi hemoglobin secara normal. Bagi para penyintas, transfusi darah bukanlah pilihan, melainkan napas kehidupan. Di sinilah peran vital PMI Kota Bandung diuji.
Sejauh ini, kita mengapresiasi berbagai pencapaian PMI Kota Bandung, mulai dari Pelatihan Manajemen Jenazah, Kehumasan, hingga target 5.000 pendonor pada Gerak Jalan Sehat. Namun, keberhasilan administratif dan seremonial ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan klinis. Masyarakat berharap PMI tidak hanya menjadi “gudang darah”, tetapi menjadi pelindung bagi pasien Thalasemia agar mereka dapat hidup berkualitas di tengah keterbatasan genetiknya.
Bulan Suci Ramadhan kerap menjadi tantangan bagi ketersediaan stok darah. PMI Kota Bandung harus mengambil langkah progresif melalui:
Kampanye Donor Darah Terintegrasi: Menjemput bola ke komunitas-komunitas yang aktif di malam hari.
Optimalisasi Kolaborasi: Membangun jejaring dengan Masjid, Pesantren, dunia usaha (UMKM), serta Media Massa untuk memastikan edukasi donor darah mencapai akar rumput.
Edukasi Preventif: Memberikan pemahaman kepada publik mengenai pentingnya screening Thalasemia sebelum menikah sebagai langkah jangka panjang memutus mata rantai penyakit ini.
Secara kritis, kita harus melihat bahwa kualitas layanan berbanding lurus dengan ketersediaan alat. PMI Kota Bandung membutuhkan akselerasi teknologi:
Digitalisasi Sistem: Untuk meningkatkan responsivitas dan koordinasi distribusi darah.
Peremajaan Armada: Ambulans yang modern bukan sekadar fasilitas, melainkan standar keselamatan pasien.
Transparansi Publik: Mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan dana dan kegiatan harus dapat diakses masyarakat guna memitigasi isu ketidakpuasan yang sempat muncul dalam survei-survei pelayanan.
Sebagai nakhoda, Ketua PMI Kota Bandung memiliki ruang luas untuk melakukan reposisi organisasi melalui:
Peningkatan Kapasitas Relawan: Melampaui pelatihan dasar menuju keahlian teknis medis.
Analisis SWOT Berkala: Melakukan evaluasi tajam terhadap program yang berjalan agar anggaran tepat sasaran.
Sinergi Otoritas: Memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk dukungan regulasi dan anggaran pengadaan alat P3K yang lebih kompleks.
Rangkaian catatan ini adalah manifestasi kepedulian. Jika saran ini diimplementasikan dengan integritas, PMI Kota Bandung bukan sekadar organisasi kemanusiaan biasa, melainkan akan menjadi pilot project bagi PMI daerah lain di Indonesia.
Paradigma PMI harus bergeser: dari sekadar lembaga bantuan menjadi lembaga pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada keselamatan nyawa, terutama bagi saudara-saudara kita penyintas Thalasemia.
Selamat bekerja untuk kemanusiaan.
