Porosmedia.com – Dinamika geopolitik global yang menempatkan Indonesia dalam pusaran Board of Peace (BoP) bentukan era Trump kini menuai kritik tajam. Publik diingatkan untuk bersikap kritis terhadap substansi forum tersebut: apakah murni sebagai wadah perdamaian, atau sekadar instrumen konsolidasi kekuatan blok tertentu di Timur Tengah?
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM., menegaskan bahwa fakta geopolitik tidak bisa ditutupi oleh retorika nama. Menurutnya, ketika sebuah forum lahir dari blok yang secara terbuka melakukan tekanan militer dan politik terhadap pihak lain, kredibilitas forum tersebut patut dipertanyakan.
”Indonesia jangan sampai menjadi bagian dari legitimasi blok geopolitik tertentu. Kita harus ingat sejarah; jangan sampai posisi kita hari ini justru memperlemah posisi tawar dunia Islam atau bahkan membiarkan praktik ketidakadilan berlangsung secara sistematis,” ujar Aceng dalam keterangannya, (Tanggal).
Aceng menekankan bahwa Indonesia memiliki amanat konstitusi untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas berarti tidak tunduk pada hegemoni blok mana pun, dan aktif berarti konsisten memperjuangkan keadilan global, terutama bagi kedaulatan Palestina.
Ia menilai, jika dalam praktiknya BoP justru memperkuat dominasi Barat dan memarginalkan suara negara-negara Muslim, maka kehadiran Indonesia di dalamnya bukan lagi langkah diplomasi strategis, melainkan kompromi politik yang berisiko tinggi.
Dalam perspektif hubungan internasional, Aceng mengingatkan bahwa mekanisme balance of power sering kali digunakan sebagai alat kontrol kekuatan besar terhadap kawasan strategis seperti Timur Tengah.
”Pertanyaannya sederhana: Apakah Indonesia ingin dikenal sebagai penyeimbang yang independen, atau hanya pelengkap legitimasi kebijakan pihak lain?” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa poin krusial: Daya Tawar: Masuk ke forum yang didominasi satu blok tanpa posisi tawar kuat hanya akan menjadikan Indonesia sebagai simbol formalitas.
Persepsi Publik: Keikutsertaan tanpa sikap kritis dapat merusak citra Indonesia di mata dunia Islam dan internasional.
Konsistensi Moral: Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pembela hak-hak Palestina. Kedekatan dengan struktur yang beririsan dengan kepentingan strategis pihak yang berkonflik dapat mempertaruhkan kredibilitas tersebut.
Aceng mendesak pemerintah untuk membaca momentum sejarah dengan tajam. Mengingat polarisasi dunia yang semakin terbuka, ia menyarankan agar Indonesia lebih memperkuat poros Negara Non-Blok (GNB) atau mengoptimalkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai panggung diplomasi yang lebih representatif.
”Kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga soal integritas posisi politik. Jika sebuah forum tidak mencerminkan keadilan bagi Palestina dan stabilitas kawasan yang seimbang, pilihan paling bermartabat bagi Indonesia adalah mengambil langkah tegas keluar dari forum tersebut,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan panggung diplomasi internasional. “Lebih baik kita berdiri tegak secara independen di luar, daripada berada di dalam tetapi hanya menjadi instrumen kepentingan pihak lain yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan kita,” pungkas Aceng.
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.,|Porosmedia
