Porosmedia.com, Nabire, Papua Tengah – Keterisolasian wilayah pedalaman kembali menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah setelah Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR. Gobay, melakukan kunjungan kerja ke kawasan perbatasan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai, tepatnya di Distrik Siriwo.
Dalam peninjauan tersebut, Gobay menyoroti kondisi ruas jalan Aibore–Dadou–Bogobaida, jalur strategis yang pernah dibuka Pemerintah Kabupaten Paniai, namun hingga kini tidak pernah difungsikan secara optimal dan sebagian besar kembali tertutup vegetasi.
Jalur Aibore–Bogobaida berada di tanah ulayat Suku Auye, komunitas adat yang selama puluhan tahun hidup di wilayah hutan dan perbukitan tanpa akses transportasi memadai. Seluruh mobilitas masyarakat—dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan pokok—bergantung pada jalur sungai atau jalan kaki yang memakan waktu panjang dan penuh risiko.
Gobay menyebut pembukaan kembali jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi ujian nyata kehadiran negara di wilayah-wilayah yang paling tertinggal.
“Ini bukan hanya jalan. Ini urat nadi kehidupan masyarakat yang puluhan tahun menunggu negara hadir lebih dekat,” ujar Gobay di lokasi peninjauan.
Menurutnya, sejumlah kampung di wilayah Auye masih harus berjalan berjam-jam hingga berhari-hari untuk mencapai layanan dasar pemerintahan dan kesehatan.
Ruas jalan Aibore–Bogobaida bukan proyek baru. Pembangunan awalnya pernah dirintis untuk membuka konektivitas pesisir Nabire menuju dataran tinggi Paniai. Namun, berbagai hambatan teknis, administratif, dan anggaran membuat proyek tersebut berhenti di tengah jalan.
Kini, sebagian badan jalan telah kembali tertutup semak, tertimbun longsoran, dan hilang fungsinya. Beberapa titik bahkan mustahil dilalui kendaraan roda dua sekalipun.
Gobay menegaskan jalur ini seharusnya ditingkatkan menjadi jalan standar provinsi, mengingat posisinya yang sangat strategis.
“Jika dilanjutkan secara serius, jalur ini bukan hanya membuka Aibore–Bogobaida, tetapi bisa menjadi koridor penghubung hingga Intan Jaya dan Puncak,” tegasnya.
Selain aspek mobilitas, jalur ini berpotensi besar memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Saat ini, masyarakat Nabire menuju Paniai banyak bergantung pada jalur Nabire–Dogiyai. Namun, jalur tersebut dikenal sangat rawan longsor setiap musim hujan. Hampir setiap tahun terjadi penutupan jalan berjam-jam hingga berhari-hari, menyebabkan:
tertahananya distribusi logistik,
melonjaknya harga kebutuhan pokok,
terputusnya layanan publik,
dan terhambatnya mobilitas warga, termasuk pasien darurat.
Karena itu, Gobay menyebut Aibore–Bogobaida sebagai jalur alternatif yang sangat krusial.
“Tidak boleh hanya mengandalkan satu jalur yang rentan terputus setiap musim hujan. Papua Tengah butuh opsi lain untuk menjamin keamanan distribusi dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Warga di beberapa kampung telah menyiapkan lahan untuk dijadikan lokasi pasar rakyat apabila akses jalan kembali dibuka. Selama ini, petani Auye kesulitan membawa hasil kebun seperti kopi, sayur, dan hasil hutan nonkayu ke pasar karena tidak adanya jalur kendaraan.
Selain itu, pembukaan jalan diyakini dapat: menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi BBM dan kebutuhan pokok, mempermudah akses tenaga kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang investasi lokal di sektor pertanian dan perdagangan antarwilayah.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung, Gobay mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadikan pembangunan kembali ruas Aibore–Bogobaida sebagai program prioritas daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan merupakan “pintu utama” pembangunan sektor lain.
“Setelah jalan terbuka, pelayanan publik akan mengikuti. Masyarakat di pedalaman tidak meminta banyak—mereka hanya ingin jalur agar mereka bisa hidup lebih baik,” tegasnya.
Gobay menyarankan alokasi anggaran khusus agar pembukaan dan peningkatan struktur jalan dapat dikerjakan secara bertahap, termasuk mitigasi terhadap potensi longsor dan faktor cuaca ekstrem.
Kasus ruas Aibore–Bogobaida kembali menegaskan problem struktural dalam pembangunan infrastruktur Papua: jalur berstatus strategis bisa terabaikan selama bertahun-tahun tanpa ada sinkronisasi kebijakan antara kabupaten dan provinsi.
Padahal, akses jalan bukan hanya ukuran pembangunan fisik, melainkan instrumen keadilan sosial bagi masyarakat adat yang selama ini hidup di wilayah terpencil.
Jika pemerintah provinsi benar-benar ingin mengurangi disparitas pembangunan, ruas Aibore–Bogobaida harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar wacana kunjungan kerja.
Bagi masyarakat Suku Auye dan kawasan pedalaman lain, pembukaan jalan ini adalah harapan yang tertunda puluhan tahun. Kehadiran Wakil Ketua DPRP-PT di lokasi ini setidaknya memberikan sinyal politik bahwa suara pedalaman mulai terdengar kembali.
Kini, tantangannya adalah: apakah pemerintah provinsi akan menerjemahkan aspirasi ini menjadi kebijakan konkret — atau kembali menyisakannya sebagai jalan yang tertutup semak belukar?
Iing Elsa – Martika Edison|Porosmedia.com
