Porosmedia.com, Bandung – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) secara resmi menyampaikan Manifesto MMS pada gelaran Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025). Dokumen tersebut diposisikan sebagai peta jalan strategis untuk memulihkan martabat, memperkuat identitas, serta menata masa depan Tatar Sunda dalam konteks peradaban Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat Sunda tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral yang berdiri sendiri, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sistemik, struktural, dan lintas-sektor.
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan. Ini adalah masalah sistemik yang menuntut kepemimpinan kolektif dan keberanian mengambil keputusan strategis,” ujar mantan Tenaga Ahli Kejaksaan Agung tersebut.
Menurut advokat senior itu, realitas yang dihadapi kawasan Sunda Raya meliputi ketimpangan hasil pemanfaatan sumber daya dan tata ruang, posisi kebudayaan yang terdesak oleh arus modernisasi, tantangan pendidikan, rapuhnya ekonomi rakyat, serta kepemimpinan kolektif yang masih dalam proses konsolidasi.
Dokumen Manifesto secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disaksikan sejumlah tokoh nasional dan Jawa Barat, di antaranya:
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh Nu’man Abdul Hakim, Pinisepuh Taufikurahman Ruki, Pinisepuh MMS Laksamana (Purn) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya dan PJ Gubernur Jabar 2023–2025 Bey Machmudin.
Hadir pula tokoh Sunda seperti Erry Ryana Harjapamekas, Dada Rosada, Ayi Vivananda, Ernawan S. Koesoemaatmadja, Etty RS, Prof Didin S. Damanhuri, Makbul Padmanegara, serta ratusan peserta Musyawarah II MMS dari berbagai unsur masyarakat.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menjelaskan bahwa penyusunan Manifesto dilakukan secara bertahap dan partisipatif. Proses diawali melalui Sawala Maya I & II yang diselenggarakan secara daring, dilanjutkan dengan musyawarah tatap muka di Universitas Padjadjaran pada 15 November 2025.
Dokumen tersebut dirumuskan berdasarkan: Policy brief tematik, Notulensi Rapat Para Pinisepuh, Rumusan Komisi A dan B Panata Pikir, yang kemudian disatukan menjadi arah gerak dan strategi jangka panjang MMS.
MMS menetapkan empat agenda strategis sebagai dasar perjuangan menuju Sunda Raya 2045, sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
1. Penguatan Jatidiri Strategis dan Pemajuan Kebudayaan Sunda
Mencakup antara lain: Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, Kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, Inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya
Fokus agenda ini adalah menjaga kesinambungan nilai, bahasa, dan identitas budaya Sunda dalam arus globalisasi.
2. Sunda Jeung Sarakan jeung Sunda Jang Negara (Reformasi Relasi Pusat–Daerah)
Dilaksanakan melalui: Usulan reforma keadilan fiskal, Integrasi kawasan Sunda Raya melalui pendekatan kolaboratif setara model Benelux, Pengkajian kebijakan pemekaran wilayah secara selektif dan Peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda yang dinilai berdampak signifikan
Agenda ini menekankan dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola yang adil dan inklusif.
3. Prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meliputi: Audit sistemik terhadap proyek strategis di wilayah Sunda, Reforma agraria kultural dan penguatan ekonomi rakyat dan Pembangunan berbasis data presisi dan penyusunan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya
Tujuannya adalah memastikan pembangunan berorientasi rakyat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
4. Sistem Sunda dan Kepemimpinan Masa Depan, Agenda ini mencakup: Pembentukan Sunda Leadership Institute, Konsolidasi Fraksi Sunda Raya di DPR, DPD, dan DPRD, Penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda dan Penetapan MMS sebagai mitra strategis yang diakui oleh pemerintahan pusat maupun daerah
Fokusnya membangun kapasitas kepemimpinan Sunda yang modern, inklusif, dan berkarakter kuat.
Dalam penutupnya, Dindin S. Maolani menegaskan bahwa keempat agenda tersebut merupakan seruan perubahan untuk memastikan tanah Sunda tumbuh bermartabat, sejahtera, dan memiliki kepemimpinan yang visioner.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya agar tanah ini kembali berdiri bermartabat melalui keadilan fiskal, pemajuan budaya, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” ujarnya.
