Porosmedia.com, Jakarta – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memangkas anggaran sosial dan program Pangan Murah.
Langkah Josephine menjadi sorotan, karena ia menilai arah kebijakan anggaran tahun 2026 justru menjauh dari semangat keadilan sosial dan tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
“Saya melihat APBD ini agak kurang saya setujui. Sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko, hari ini kita melihat bahwa program Pangan Murah dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” tegas Josephine dalam sidang paripurna, Selasa (11/11/2025).
Josephine menjelaskan, berdasarkan hasil reses di berbagai wilayah Jakarta, warga masih sangat membutuhkan akses terhadap pangan bergizi seperti daging dan susu.
Namun, justru dua komoditas tersebut dihapus dari daftar bahan pangan murah yang dapat ditebus melalui program bantuan Pemprov DKI.
“Yang tidak dimengerti oleh pemerintah adalah cara masyarakat mengakses pangan murah ini sangat sulit. Itu yang terjadi di lapangan, bukan karena rakyat tidak suka daging atau susu,” ujarnya menekankan.
Menurut Josephine, keputusan tersebut mencerminkan kurangnya sensitivitas sosial pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok menjelang tahun anggaran baru.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dengan nada tegas, Josephine juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara dana sosial dan dana hibah untuk organisasi.
“Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar — turun sekitar Rp300 miliar.
Sementara dana hibah untuk ormas seperti Forindo dan Pinda justru naik hingga Rp315 miliar. Itu tidak masuk akal,” ungkapnya.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan visi keadilan dan kesejahteraan warga Jakarta, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.
“Tolong Pak Gubernur koreksi dengan serius agar sejalan dengan visi Jakarta sejahtera menuju global city seperti yang sering dicanangkan,” imbuhnya.
Ketegangan meningkat saat sejumlah anggota DPRD lain mengajukan interupsi, menuntut agar proses voting dilakukan sebelum palu diketuk.
Situasi sempat ricuh, dengan beberapa anggota berteriak dari kursinya menolak penetapan sepihak.
“Pimpinan, interupsi! Kalau ada perbedaan seperti ini, harusnya voting, jangan langsung ketuk palu!” teriak salah satu anggota dewan.
Meski diwarnai interupsi, pimpinan sidang akhirnya menetapkan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah, dan akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan diketuknya palu oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, maka APBD Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dengan total Rp81,3 triliun.
Selain Josephine Simanjuntak, beberapa anggota dewan lainnya juga tercatat keluar dari ruang sidang sebagai bentuk solidaritas dan protes.
Mereka antara lain Francine Widjojo dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN, serta Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP.
Langkah kolektif ini menjadi sinyal bahwa kebijakan fiskal Pemprov DKI mulai mendapat perlawanan serius dari sebagian anggota DPRD lintas fraksi yang menilai arah kebijakan APBD 2026 terlalu elitis dan tidak mencerminkan kebutuhan warga.
Catatan Redaksi Porosmedia
Pemangkasan dana sosial dan pengurangan program Pangan Murah menunjukkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan cerminan ideologi pengelolaan kekuasaan dan keberpihakan politik anggaran.
Dalam konteks ini, aksi walk out Josephine dan sejumlah legislator lainnya tidak bisa sekadar dibaca sebagai drama politik di ruang sidang.
Ia menjadi bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan fiskal yang dinilai abai pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran.
Karena ketika anggaran sosial dikorbankan demi kepentingan politik atau proyek prestise, maka nilai dasar dari pemerintahan daerah itu sendiri ikut kehilangan makna.
Ricuhnya sidang paripurna DPRD DKI bukan semata konflik politik, tetapi refleksi dari krisis arah kebijakan sosial di ibu kota.
Pergeseran prioritas dari kebutuhan rakyat menuju alokasi hibah yang tidak proporsional menjadi alarm serius bagi transparansi dan integritas tata kelola APBD.
Walk out Josephine Simanjuntak dan koleganya menjadi pengingat bahwa suara rakyat kecil masih harus diperjuangkan di tengah dominasi kepentingan elite anggaran.
