Porosmedia.com – Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung saat ini patut menjadi perhatian serius. Hampir seluruh BUMD belum menunjukkan kontribusi optimal bagi Pemerintah Kota Bandung. Laporan akhir tahun pun, pada umumnya, tidak memberikan gambaran surplus, bahkan sebagian mengalami defisit.
Fenomena ini jelas merugikan keuangan daerah. Dukungan modal usaha yang digelontorkan pemerintah tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, ditambah perilaku menyimpang sebagian oknum di internal BUMD, seperti praktik korupsi, nepotisme, serta manajemen yang lemah, menjadi persoalan mendasar.
Pertanyaannya, sejauh mana peran Pemerintah Kota Bandung—khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota—dalam mengoreksi situasi ini? Apakah langkah tegas akan diambil untuk memulihkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap BUMD?
Langkah Tegas yang Perlu Diprioritaskan
Untuk memberantas praktik tidak terpuji dan meningkatkan performa BUMD, Wali Kota Bandung dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis berikut:
1. Evaluasi dan Audit
Melakukan evaluasi menyeluruh serta audit kinerja setiap BUMD dan jajaran direksinya untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan tindakan korektif yang diperlukan.
2. Pergantian Direksi
Mengganti direksi yang tidak kompeten atau terindikasi melakukan pelanggaran etik/hukum dengan figur berintegritas tinggi dan berkompetensi sesuai kebutuhan BUMD.
3. Penegakan Hukum
Memproses secara hukum setiap pelanggaran yang melibatkan jajaran direksi atau pegawai, termasuk dugaan korupsi dan nepotisme, bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
4. Peningkatan Transparansi
Menyediakan informasi publik terkait operasional dan kinerja BUMD secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
5. Penguatan Pengawasan Internal
Membentuk tim pengawas independen dengan kewenangan penuh untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD.
6. Pengembangan Sistem Manajemen
Mengimplementasikan sistem manajemen modern yang efektif dan efisien guna meningkatkan produktivitas serta mencegah praktik menyimpang.
7. Pengawasan Eksternal
Melibatkan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan eksternal.
8. Sanksi Administratif
Memberikan sanksi administratif tegas kepada direksi atau pegawai yang melanggar aturan, seperti pencabutan jabatan atau penangguhan hak keuangan.
Upaya Pendukung Lainnya
Selain langkah tegas di atas, Wali Kota juga dapat mengarahkan strategi peningkatan kinerja melalui:
Peningkatan Akuntabilitas: Memastikan seluruh jajaran BUMD bertanggung jawab atas keputusan dan kinerja mereka.
Pengembangan Kompetensi: Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi direksi dan pegawai.
Penguatan Budaya Kerja: Menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan transparansi.
Peningkatan Kualitas Pelayanan: Mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Sinergi dengan Perangkat Pemerintahan Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawasi BUMD, di antaranya:
1. Pengawasan dan Pengendalian – Memastikan BUMD beroperasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Penganggaran dan Pendanaan – Mengalokasikan sumber daya yang memadai agar operasional BUMD berjalan optimal.
3. Kebijakan dan Regulasi – Menetapkan aturan yang mendukung pengelolaan BUMD secara sehat.
4. Kerja Sama dan Koordinasi – Membangun koordinasi efektif untuk mencapai target kinerja bersama.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD bukan hanya soal manajemen keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika Wali Kota Bandung mampu mengambil langkah tegas dan konsisten, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan beban keuangan semata.
Oleh: R. Wempy Syamkarya | Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Editor: Toni Mardiana dan Benk Benk
