Porosmedia.com – Dalam beberapa waktu terakhir, marak terjadi dugaan kriminalisasi terhadap operator lokal (LCO) dan hotel-hotel yang menayangkan siaran Free To Air (FTA) maupun channel premium seperti HBO. Kasus ini menimbulkan kegelisahan karena memperlihatkan adanya tumpang tindih antara praktik industri, regulasi yang ambigu, dan potensi monopoli distribusi siaran.
1. Harga HBO di Hotel: Murah Tapi Meragukan Legalitasnya
Banyak operator Pay TV di Indonesia menjual paket siaran HBO ke hotel dengan harga Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan untuk hotel dengan kapasitas 150 kamar ke atas, disertai total siaran lebih dari 50 channel.
Sementara HBO Bulk (hbobulk.com) menyatakan bahwa lisensi hospitality dihitung per kamar dan per properti, dengan rebate USD 7-10 per kamar per bulan (USD 7 untuk kontrak 3 tahun, USD 9-10 untuk 4-5 tahun).
Jika harga tersebut diterapkan pada 150 kamar, maka tarif seharusnya sekitar Rp15-21 juta/bulan hanya untuk HBO saja,
Namun kenyataannya harga paket yang dijual jauh di bawah angka itu-dengan tambahan puluhan channel-menimbulkan kekhawatiran besar:
Apakah distribusi tersebut benar-benar dilisensi secara resmi oleh HBO?
Mengapa harganya jauh di bawah standar resmi, tapi mencakup banyak channel dan tetap disebut resmi?
2. LCO Lebih Luas dari Operator Nasional, Tapi Redistribusi HBO Diduga Langgar Lisensi
LCO di Indonesia memiliki jaringan pelanggan sangat luas, diperkirakan lebih dari 10 juta pengguna secara nasional – bahkan melebihi banyak operator nasional.
Namun, yang menjadi masalah besar: banyak operator nasional bekerja sama dengan HBO, lalu menyalurkan siaran ke LCO, yang kemudian menyalurkannya lagi ke hotel-hotel dan pelanggan akhir.
Dalam laporan ke HBO, hanya nama LCO yang dicantumkan, tanpa detail siapa saja properti atau hotel penerimanya.
Padahal, ini bertentangan langsung dengan skema lisensi resmi HBO.
Kenapa Ini Berbahaya dan Berpotensi Langgar Lisensi?
a. Lisensi HBO Hospitality itu per properti, bukan per jaringan
Penggunaan HBO untuk keperluan hospitality (hotel) adalah bentuk public performance, sehingga wajib mencantumkan nama properti secara spesifik, bukan hanya entitas agregator.
b. LCO tidak boleh mendistribusikan ulang tanpa persetujuan eksplisit
Kecuali ada surat kuasa atau lisensi turunan langsung, HBO tidak pernah mengizinkan lisensi diturunkan ke pihak ketiga di luar perjanjian langsung.
c. Sistem ini menciptakan “grey network”
HBO kehilangan kontrol atas konten dan viewership
Tidak tahu siapa pengguna akhirnya
Struktur royalti/licensing fee berpotensi dirugikan
Contoh Skema Diduga Menyimpang:
Yang Seharusnya Yang Diduga Dilakukan di LapanganHBO → Hotel A (kontrak langsung hospitality)HBO → Operator → LCO → Hotel (tanpa nama hotel)Lisensi dikenakan per kamar, viewership terukur Penggunaan tak terkendali, properti tidak dilaporkan Hak kontrol dan audit dimiliki HBO, HBO kehilangan kontrol atas titik distribusi
3. Channel FTA Lokal: Antara Kewajiban IPP dan Tuduhan Ilegal Akses
Channel lokal seperti SCTV, Indosiar, RCTI, TVRI, dll. adalah siaran Free To Air (FTA) – yang secara definisi hukum dapat ditangkap bebas di udara. Bahkan dalam dokumen izin resmi seperti IPP Prinsip, LCO justru wajib menayangkan siaran lokal sebagai bagian dari syarat operasional.
Namun faktanya, banyak hotel dan LCO kini justru diperkarakan secara pidana hanya karena menayangkan channel FTA dalam jaringan tertutup mereka.
Padahal, apa yang dilakukan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tersebut melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana diatur di:
Pasal 26 Undang-undang Penyiaran, di mana LPB wajib menyelenggarakan siaran untuk kepentingan publik.
Kewajiban menyiarkan 10% program dari LPP dan LPS, yang sekaligus membantu pemerintah untuk mendistribusikan siaran FTA ke wilayah yang tidak terjangkau siaran langsung.
Tapi Justru Ini Melahirkan Kriminalisasi
Hanya dengan berbekal pasal-pasal karet di Undang-undang ITE, seperti Pasal 32 jo Pasal 38, LPB bisa dijerat hukum, padahal menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang.
Hal ini juga melahirkan persaingan bisnis tidak sehat:
Lembaga penyiaran swasta bermodal besar menyasar LPB kecil
LPB yang patuh justru dijadikan target hukum
Sementara pemain besar yang berpotensi menyimpang dari lisensi HBO malah tak tersentuh
Catatan Tambahan:
Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa proses hukum oleh aparat kepolisian dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme distribusi penyiaran serta status legalitas konten FTA maupun lisensi hospitality internasional.
Diperlukan keterlibatan lembaga teknis seperti Kominfo, KPID, atau pemegang lisensi resmi (misalnya HBO langsung) untuk memberikan keterangan ahli, sebelum menaikkan status hukum terhadap pelaku usaha.
Tujuannya bukan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan agar tidak terjadi kriminalisasi prematur yang merugikan pelaku usaha yang sebenarnya taat regulasi, tetapi terjebak dalam ketidakteraturan sistemik.
4. Tidak Ada Pemberitahuan Resmi soal Status Berbayar FTA: Di Mana Fungsi Regulator?
Jika saat ini channel-channel FTA lokal memang telah berubah status menjadi konten berbayar atau komersial ketika ditayangkan di hotel atau jaringan LCO, maka seharusnya:
Ada pemberitahuan resmi yang terbuka dan luas, baik melalui media nasional, elektronik, surat edaran resmi, maupun website pemerintah.
Ada sosialisasi dari lembaga otoritatif seperti KPID dan Kominfo untuk menjelaskan perubahan kebijakan tersebut, beserta dasar hukumnya.
Namun kenyataannya:
Tidak pernah ada edaran resmi kepada seluruh pelaku usaha penyiaran, termasuk LPB dan hotel.
Tidak ada sosialisasi terbuka di media nasional mengenai perubahan status siaran FTA tersebut.
Bahkan banyak LCO dan hotel yang baru mengetahui hal ini setelah dipanggil, diperiksa, atau dilaporkan secara hukum.
Ini memunculkan ketidakadilan serius: pelaku usaha dituduh melanggar hukum atas aturan yang tidak pernah disampaikan sebelumnya.
5. Regulasi Harus Tegas, Transparan, dan Tidak Tajam ke Bawah
Kondisi yang terjadi hari ini memperlihatkan ketimpangan serius dalam penerapan regulasi penyiaran. Di satu sisi, pelaku usaha kecil seperti LCO dan hotel-hotel menengah menjadi sasaran pelaporan dan kriminalisasi. Sementara di sisi lain, operator besar justru menjalankan praktik distribusi konten yang diduga menyimpang dari struktur lisensi resmi-namun tidak pernah tersentuh atau diperiksa secara terbuka.
Padahal banyak LPB kecil dan LCO:
Memiliki izin resmi (IPP Prinsip dan/atau IPP Tetap)
Menjalankan kewajiban siaran lokal sesuai undang-undang
Menayangkan siaran FTA sesuai dengan mandat Pasal 26 UU Penyiaran
Namun karena regulasi yang ambigu, tidak disosialisasikan, dan tidak ditegakkan secara proporsional, mereka justru dijadikan objek kriminalisasi.
Solusi yang Seharusnya Dilakukan Regulator:
Menegaskan kembali definisi dan batasan FTA, hospitality license, dan distribusi jaringan tertutup dalam aturan tertulis yang publik.
Menyosialisasikan perubahan atau pengetatan aturan secara menyeluruh sebelum melakukan tindakan hukum.
Melakukan audit menyeluruh terhadap semua jalur distribusi, termasuk operator besar yang selama ini dianggap resmi-padahal skema pelaporannya tidak transparan.
Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyiaran yang memiliki izin dan menjalankan perintah undang-undang dan membayar PAJAK juga.
Penutup:
Jika tidak segera ditata, industri penyiaran nasional akan terus menjadi ladang konflik. Bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal keadilan hukum.
Regulasi seharusnya melindungi semua pelaku usaha, bukan hanya mereka yang punya akses ke kekuasaan dan modal besar.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai narasumber LCO dan manajemen hotel di beberapa wilayah Indonesia yang mengalami langsung dampak dari kriminalisasi dan ambiguitas regulasi ini. Sebagian dari mereka masih dalam proses pemeriksaan hukum, sehingga identitas narasumber tidak disebutkan demi alasan keamanan dan etika.
Pernyataan, data, dan analisis dalam artikel ini bertujuan untuk:
Mendorong transparansi dan penataan ulang regulasi penyiaran
Menghindari kriminalisasi pelaku usaha yang sebenarnya patuh hukum
Mengajak Kominfo, KPID, dan pemilik channel untuk hadir sebagai pembina industri, bukan sekadar penindak
