Porosmedia.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) baru. Iskandar Zulkarnain dilantik oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam sebuah prosesi di Pendopo Kota Bandung, Kamis (5/6/2025). Pelantikan ini menjadi penanda penting bagi arah baru birokrasi Kota Kembang di era kepemimpinan Farhan-Erwin.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., secara terbuka menyampaikan harapan besar atas kinerja Zulkarnain ke depan. Bagi Asep, posisi Sekda bukan hanya jabatan administratif, tapi juga panglima aparatur sipil negara (ASN) yang harus mampu menyinergikan seluruh program lintas dinas secara konkret dan terukur.
“Sekda harus memimpin seluruh OPD. Artinya, menyinergikan seluruh ASN di Kota Bandung agar pelayanan publik benar-benar optimal. Kami yakin OPD di Kota Bandung punya potensi besar, tinggal bagaimana Sekda mengorkestrasi kekuatan itu,” tegas Asep usai pelantikan.
DPRD memandang penguatan integritas sebagai prasyarat mutlak. Sebagai ujung tombak birokrasi, Sekda dituntut menjadi teladan dalam hal moral, etika, dan ketegasan terhadap praktik-praktik menyimpang.
“Kalau kepercayaan publik tumbuh, maka roda pemerintahan akan bergerak lebih lancar. Karena itulah, Sekda harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan bebas korupsi dan pungli. Di sinilah kami, DPRD, bersama masyarakat akan terus mengawal,” ujar Asep.
Tak hanya itu, menurut Asep, Zulkarnain juga diharapkan mampu menjembatani transisi antara program lama dengan visi-misi kepemimpinan baru Farhan-Erwin. Kombinasi pengalaman legislatif pasangan wali kota dan wakilnya dengan kebutuhan kerja eksekutif dinilai perlu dikoneksikan lewat peran strategis Sekda.
“Pak Farhan dan Pak Erwin memang bukan orang baru dalam pemerintahan, tapi kini mereka ada di posisi eksekutif, bukan legislatif. Itu medan berbeda. Di sinilah Sekda punya fungsi sebagai jembatan antara semangat ASN dan arah baru kepemimpinan,” tutur Asep.
Asep juga menyoroti pentingnya konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan janji kampanye Wali Kota. Ia menekankan, semua janji politik bukan sekadar dokumen, tapi harus dijabarkan menjadi kerja nyata yang bisa diukur lewat program OPD.
“Janji wali kota adalah bagian dari kontrak sosial. Sekda harus memastikan bahwa seluruh OPD menangkap pesan ini dan menjadikannya pedoman kerja. Kalau tidak, akan terjadi disorientasi kebijakan,” tambahnya.
Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Ketua DPRD Rieke Suryaningsih, S.H., bersama sejumlah anggota dewan lainnya: Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., Drs. H. Isa Subagdja, Asep Sudrajat, S.A.P., Asep Robin, S.H., M.H., M. Bagja Jaya Wibawa, S.H., Mukhamad Adi Widiyanto, Indri Rindani, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I, Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak., serta dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM.
Selain unsur DPRD, unsur Forkopimda Kota Bandung juga tampak hadir, memperkuat pesan simbolik bahwa birokrasi Kota Bandung kini berada di titik penting: antara perubahan, harapan, dan tuntutan publik yang semakin kompleks.
