Porosmedia.com, Bandung – Peran Sekretaris Daerah (Sekda) di tingkat kabupaten dan kota dituntut tidak berhenti pada rutinitas administratif belaka. Birokrasi daerah dinilai harus mampu menjadi motor penggerak utama dalam mengeksekusi visi kepala daerah agar berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
Pesan kritis tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jawa Barat di Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Herman menggarisbawahi bahwa posisi Sekda sangat strategis sebagai jembatan antara mandat politik kepala daerah hasil pemilihan umum dengan realisasi program kerja birokrasi. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi di tingkat daerah tidak boleh mengganggu efektivitas dan profesionalisme kinerja pemerintahan.
”Jangan hanya menjadi administrator. Kita harus menjadi bagian yang menggerakkan, mengoordinasikan, memonitor, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat,” tegas Herman di hadapan para jajaran Sekda se-Jawa Barat.
Soroti Kemandirian Fiskal dan Kualitas Investasi
Selain persoalan tata kelola birokrasi, sorotan utama juga diarahkan pada kapasitas dan ruang fiskal daerah. Herman mengingatkan agar jajaran Sekda mampu mengoptimalkan potensi pendapatan lokal, mulai dari sektor perdagangan, ekspor, hingga daya tarik investasi.
Peningkatan aktivitas ekonomi daerah, menurutnya, berbanding lurus dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada akhirnya memberi fleksibilitas anggaran bagi daerah untuk membiayai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Namun, ia memberi catatan khusus terkait kualitas investasi yang masuk ke daerah. Masuknya modal tidak boleh sekadar menjadi pencapaian di atas kertas atau angka statistik, melainkan harus berorientasi pada nilai tambah riil.
”Investasi harus menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja. Jangan hanya mengejar masuknya investasi, tetapi harus kita pastikan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Herman menekankan.
Dorong Efektivitas Kolaborasi Inter-Daerah
Guna menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi krusial. Forum seperti Forsesdasi diharapkan tidak berujung sebagai agenda formalitas atau ajang silaturahmi semata, melainkan menjadi wadah pemecahan masalah (problem solving) dan adopsi praktik tata kelola terbaik (best practices).
Herman menutup penegasannya dengan mengingatkan indikator utama keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan.
”Ukuran keberhasilan kita sederhana, masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
