Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) birokrasi yang unggul dan profesional. Berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN Jawa Barat pada aspek kompetensi berhasil mencapai angka 37,11 persen dari skala maksimal 40 persen.
Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan implementasi program peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemprov Jabar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menyatakan bahwa instrumen utama di balik penguatan kapasitas ini adalah Jabar Corporate University (CorpU).
”Sepanjang tahun 2025, lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar telah mengikuti program peningkatan kompetensi melalui sistem terpadu Jabar CorpU. Hasilnya, tingkat kematangan Corporate University kita kini berada pada level Advanced menurut standar LAN,” ujar Ika dalam giat Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BPSDM Jabar 2026 di Cimahi, Jumat (20/02/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kualitas SDM birokrasi adalah kunci utama dalam mewujudkan target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, ASN tidak boleh hanya sekadar bekerja secara administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan (agent of change).
”Target pembangunan tidak akan tercapai tanpa SDM yang unggul. Dengan kewajiban pembelajaran mandiri minimal 20 jam per tahun melalui Jabar CorpU, kami optimis ASN Jabar mampu melahirkan inovasi-inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegas Herman.
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemprov Jabar berencana melakukan pemetaan kompetensi secara menyeluruh melalui asesmen terintegrasi yang menyasar sekitar 50.000 ASN di Jawa Barat.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN, Erna Irawati, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jabar. Ia menekankan bahwa Corporate University bukan sekadar program pelatihan, melainkan ekosistem belajar yang wajib dimiliki setiap lembaga pemerintah.
”Tujuan utamanya adalah membentuk budaya belajar di dalam organisasi (learning organization). Jika kebiasaan belajar sudah terbentuk, maka hal tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan,” jelas Erna.
Pencapaian indeks kompetensi yang nyaris sempurna ini diharapkan menjadi standar baru bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia dalam mengelola kualitas aparatur sipil negara demi pelayanan masyarakat yang prima.
