Porosmedia.com – Dalam memori kolektif bangsa, Orde Baru (Orba) diingat sebagai era di mana narasi “Adil dan Makmur” dipaketkan rapi dalam doktrin tunggal Pancasila dan UUD 1945. Stabilitas adalah panglima. Namun hari ini, lanskap itu telah bergeser secara radikal. Jika dulu kontrol berada di tangan satu komando, kini kita menghadapi fenomena yang lebih kompleks: Neo-Oligarki yang Terfragmentasi.
1. Koalisi Empat Pilar: Penguasa, Pengusaha, Politisi, dan Polisi (4P)
Apa yang Anda sebut sebagai “siapa kuat dia dapat” sebenarnya adalah gejala State Capture—sebuah kondisi di mana kepentingan bisnis (pengusaha) dan kepentingan regulasi (penguasa) melebur tanpa sekat yang jelas.
Fakta & Data: Laporan Global Wealth Report sering menyoroti ketimpangan ekstrem di Indonesia, di mana segelintir orang menguasai aset nasional. Aliansi “Pengusaha-Penguasa” ini diperkuat oleh peran Politisi yang membutuhkan logistik pemilu dan Polisi (aparat penegak hukum) sebagai instrumen pengamanan investasi.
Dinamika: Hubungan ini menciptakan simbiosis mutualisme yang sering kali meminggirkan hak publik. Atas nama “Pertumbuhan Ekonomi” atau “PSN” (Proyek Strategis Nasional), instrumen kekuasaan seringkali digunakan untuk melayani kepentingan akumulasi modal.
2. Paradoks Aktivisme: Terjebak dalam “Industri” Demokrasi
Poin paling kritis yang Anda sampaikan adalah mengenai pengkhianatan terselubung oleh oknum aktivis. Dalam sosiologi politik, ini sering disebut sebagai Kooptasi Elite.
Analisis Kritis: Banyak pegiat HAM dan ekonomi kerakyatan yang secara sadar atau tidak masuk ke dalam pusaran kekuasaan (menjadi komisaris, staf ahli, atau konsultan politik).
Dampaknya: Retorika “Pembela Rakyat” seringkali hanya menjadi komoditas untuk menaikkan nilai tawar di meja perundingan. Ketika idealisme bertabrakan dengan akses fasilitas, di situlah letak “pengkhianatan” halus terhadap amanat penderitaan rakyat. Ekonomi kerakyatan pun hanya berhenti di atas kertas seminar, sementara kebijakan di lapangan tetap pro-korporasi besar.
Kesimpulan: Mencari Kembali “Keadilan” yang Hilang
Kita sedang bergerak di jalur di mana “Keadilan Sosial” mulai digantikan oleh “Kepastian Investasi”. Tantangan bagi media seperti Poros Media adalah menjadi alarm bagi publik agar tidak terbuai oleh bungkus demokrasi yang di dalamnya keropos oleh praktik transaksional.
Persatuan antara Penguasa, Pengusaha, Politisi, dan Polisi (4P) harus diimbangi oleh satu P lagi yang harus tetap independen: Pers (dan Masyarakat Sipil). Tanpa pengawasan yang berani, narasi “Adil dan Makmur” hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur dari masa lalu.
Oleh : Irwan Nurwansyah, (Pengamat Sosial dan Politik)
