Porosmedia.com, Bandung – Dalam upaya menumbuhkan integritas dan peran aktif publik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan seminar strategis yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kegiatan yang bertajuk “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” ini diselenggarakan pada Jumat (10/4/2026), bertempat di lokasi bersejarah, Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.
Seminar ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif antara lembaga antirasuah, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Jabar. Fokus utama pembahasan mengarah pada bagaimana membangun ekosistem sosial yang menolak segala bentuk praktik korupsi, mulai dari tingkat birokrasi hingga pengawasan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, di antaranya: H. Dian Rahadian, S.H., M.H. (Ketua), Asep Andriana (Sekretaris) dan Pamriadi (Bendahara)
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jabar, Dian Rahadian, menekankan pentingnya sinergi antara alumni pemuda dengan institusi negara seperti KPK untuk memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Jawa Barat.
”Ini merupakan komitmen nyata kami untuk ikut serta membentengi masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi menjadi semangat kolektif warga Jawa Barat,” ungkapnya di sela acara.
Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi acara juga menyimbolkan semangat perjuangan dan kemerdekaan dari praktik-praktik yang merugikan negara. Melalui seminar ini, diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi taktis terkait penguatan pengawasan partisipatif yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat.
Acara ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan yang berharap agar kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan KPK dapat terus berlanjut guna menciptakan iklim investasi dan pemerintahan yang transparan.
