Porosmedia.com, Bandung, 29 Juli 2025 – Komitmen keterbukaan informasi publik di Jawa Barat kembali diuji melalui peluncuran Program Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Inisiatif ini digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (29/7), dan diikuti oleh seluruh badan publik serta PPID se-Jawa Barat.
Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Sekda Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa transparansi informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat masih belum optimal. Informasi yang dikelola dengan baik menjadi instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Herman.
Ia menambahkan bahwa target besar Pemprov Jabar pada 2029 adalah menjadikan Jawa Barat sebagai “provinsi istimewa” yang ditopang oleh tata kelola informasi publik yang kuat, akurat, dan berdampak langsung pada pembangunan.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi Informasi Jabar, Husni Farhani Mubarak, menyoroti pentingnya membangun budaya keterbukaan di tubuh birokrasi.
“Keterbukaan informasi adalah kewajiban sekaligus kepatuhan yang harus diinternalisasi menjadi budaya. Kami berharap budaya ini tidak berhenti di dokumen, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tegasnya.
Tema Monev tahun ini, “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”, menegaskan kembali bahwa indikator keterbukaan bukan sekadar angka, tetapi sejauh mana publik merasakan manfaatnya.
Dari Kota Bandung, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo, Susi Darsiti, menyatakan dukungan penuh terhadap E-Monev 2025. Ia menilai langkah Komisi Informasi Provinsi Jabar sebagai upaya konkret mendorong badan publik meningkatkan kualitas layanan informasinya.
“Kami mengapresiasi peluncuran E-Monev 2025 ini. Bagi kami di Kota Bandung, prinsip keterbukaan informasi sudah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, dan kami siap mengikuti setiap tahapan — mulai dari pengisian SAQ, uji publik, hingga inovasi layanan,” ujar Susi.
Diskominfo Kota Bandung bersama Tim PPID Utama menegaskan kesiapan penuh untuk tidak sekadar memenuhi standar formal, tetapi berupaya menghadirkan inovasi dalam menjembatani kebutuhan informasi publik dengan kepentingan masyarakat.
Peluncuran E-Monev ini diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari Kota Bandung hadir Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Subkoordinator Penguatan KIP, dan Tim PPID Utama.
Catatan Redaksi: E-Monev 2025 bukan hanya sekadar pengisian formulir atau uji publik rutin. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan keterbukaan informasi menjadi instrumen pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga janji “provinsi istimewa 2029” bukan sekadar jargon.
