Porosmedia.com, Jakarta – Di tengah eskalasi geopolitik global dan tekanan ekonomi domestik, momentum Idulfitri 1447 H menjadi panggung krusial bagi konsolidasi politik tingkat tinggi. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti signifikansi pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai sinyal kuat rekonsiliasi nasional yang melampaui sekadar tradisi tahunan.
Menurut Bamsoet, pertemuan kedua tokoh sentral ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk meredam polarisasi sosial-politik yang masih menyisakan residu di tingkat akar rumput. Di tengah bayang-bayang krisis Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi dunia, stabilitas domestik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Idulfitri harus kita maknai sebagai momentum rekonsiliasi nasional yang substantif. Tradisi saling memaafkan merupakan instrumen sosial yang sangat efektif untuk merajut kembali fragmentasi kebangsaan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (21/3).
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad, menilai apresiasi terhadap komunikasi politik antara Prabowo dan Megawati merupakan bentuk pengakuan terhadap pentingnya persatuan elite dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ia menekankan bahwa kekuatan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat bergantung pada sejauh mana para tokoh bangsa mampu menunjukkan ego sektoral yang luruh demi kepentingan nasional.
”Pertemuan ini mengirimkan pesan kepada publik dan dunia internasional bahwa stabilitas politik Indonesia tetap solid, meski dihadapkan pada disrupsi digital dan tekanan geopolitik yang berat. Kepentingan bangsa harus berada di atas sekat-sekat perbedaan politik,” tegas mantan Ketua MPR RI ke-15 tersebut.
Namun, Bamsoet juga memberikan catatan kritis. Ia memaparkan bahwa energi positif dan optimisme yang lahir dari momentum Idulfitri tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Pemerintah dituntut untuk menerjemahkan semangat kebersamaan ini ke dalam kebijakan yang responsif terhadap isu-isu krusial seperti kesenjangan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Optimisme nasional ini adalah modal sosial yang besar. Namun, ia harus dibarengi dengan langkah nyata pemangku kepentingan dalam memitigasi dampak krisis global agar tidak memicu gejolak baru di dalam negeri,” tambah Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan ini.
Sebagai penutup, Bamsoet mengingatkan bahwa titik balik pasca-Ramadhan ini harus menjadi pondasi bagi seluruh elemen bangsa untuk menghadapi tantangan tahun 2026 yang diprediksi akan penuh dinamika. Persatuan yang ditunjukkan oleh para pemimpin tertinggi diharapkan mampu menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
