Porosmedia.com, Bandung – Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) Kota Bandung resmi meluncurkan program Madrasah Jalanan pada Sabtu (22/8/2026). Gerakan pendidikan berbasis kemasyarakatan ini hadir sebagai respons strategis terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kota Bandung.
Ketua PRIMA DMI Kota Bandung, M. Fiqi Fathurrochman, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini didasari oleh data internal mengenai indikasi keberadaan sekitar 7.800 anak di Kota Bandung yang saat ini belum terjangkau akses pendidikan formal secara optimal.
”Angka 7.800 anak ini bukan sekadar statistik, melainkan potret sosial yang memerlukan intervensi terpadu. Madrasah Jalanan tidak hadir untuk menggantikan fungsi sekolah formal, melainkan berperan sebagai jembatan inklusif agar mereka dapat kembali memperoleh hak belajar,” ujar Fiqi saat pemaparan program di Bandung.
Fiqi menjelaskan, skema pendampingan Madrasah Jalanan mencakup penguatan literasi, pengetahuan umum, pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, hingga pendampingan sosial. Pendekatan ini difokuskan untuk menjangkau anak-anak yang memiliki keterbatasan akses akibat kendala sosio-ekonomi.
Dukungan Parlemen dan Dorongan Kolaborasi Inklusif
Langkah responsif PRIMA DMI Kota Bandung mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Hj. Deni Nursani, S.Pd. Menurutnya, penanganan isu ATS memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, parlemen, hingga organisasi kemasyarakatan.
”Persoalan pendidikan bersifat multisektoral dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial anak. Apabila data menunjukkan ada sekitar 7.800 ATS di Kota Bandung, maka penanggulangannya menjadi tanggung jawab kolektif,” tegas Hj. Deni.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Kota Bandung siap membuka ruang kolaborasi, baik dari sisi pengawasan maupun pertimbangan penganggaran, selama program sosial yang diajukan memiliki indikator capaian dan target sasaran yang jelas.
”Pendekatan akar rumput yang dilakukan komunitas seperti PRIMA DMI perlu dikawal agar berkelanjutan dan tidak berhenti pada tataran seremonial. Integrasi antara kebijakan pemerintah, fungsi pengawasan DPRD, dan peran aktif masyarakat adalah kunci penyelesaian masalah ini,” lanjutnya.
Melalui sinergi tersebut, Madrasah Jalanan diharapkan menjadi model pendampingan pendidikan alternatif yang adaptif, sekaligus membuka jalur re-integrasi bagi anak-anak untuk kembali ke sistem pendidikan formal maupun kesetaraan.
