Porosmedia.com – Dalam pandangan klasik Aristoteles, politik memang tentang bagaimana manusia mengatur hidup bersama demi kebaikan bersama (bonum commune). Namun, dalam realitas modern, politik lebih menyerupai sebuah stadion besar. Keindahan permainan tidak ditentukan oleh kejujuran pemain, melainkan oleh seberapa patuh setiap elemen pada peran yang diberikan oleh “panitia” di balik layar.
1. Anatomi Peran dalam “Stadion” Politik
Mengacu pada teori dramaturgi Erving Goffman, politik dibagi menjadi front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang). Berikut adalah pembagian faksi berdasarkan analogi bola Anda:
Pemain (Aktor Politik): Mereka yang terlihat berlari mengejar bola (kekuasaan). Mereka terikat kontrak (partai/pendonor) dan harus mencetak gol (kebijakan/suara) demi eksistensi.
Wasit (Lembaga Yudikatif & Penegak Hukum): Secara norma, mereka independen. Namun, dalam “sepak bola gajah” politik, wasit sering kali merupakan bagian dari kepanitiaan yang bertugas memastikan skor akhir sesuai pesanan.
Panitia (Oligarki & Elite Global): Mereka yang menyewa stadion, menentukan jadwal, dan memilih wasit. Mereka tidak pernah berkeringat di lapangan, tapi merekalah pemilik klub.
Kambing Hitam (The Fall Guy): Ini adalah peran paling krusial. Ketika penonton mulai rusuh karena permainan yang buruk, harus ada satu pemain atau ofisial yang dikorbankan agar sistem tetap dianggap kredibel.
2. Kaidah dan Norma: Aturan Main atau Alat Penjinak?
Anda menyebutkan semua diatur menurut norma. Secara akademis, ini disebut Institusionalisme. Masalahnya, di Indonesia, sering terjadi Rule by Law (menggunakan hukum untuk berkuasa) alih-alih Rule of Law (hukum memimpin kekuasaan).
Data menunjukkan bahwa stabilitas politik sering kali dibayar dengan “kompromi di ruang ganti”. Referensi dari Political Order in Changing Societies (Samuel Huntington) mengingatkan bahwa tanpa institusi yang kuat, politik hanya akan menjadi ajang tarung bebas yang dibungkus rapi dengan seragam formal.
”Demokrasi Penonton” dan Matinya Sportivitas
Substansi: Kita tidak sedang berpolitik, kita sedang menonton pertunjukan yang naskahnya sudah selesai sebelum peluit pertama ditiup.
Kelemahan terbesar bangsa ini adalah kita terlalu asyik menjadi penonton yang meramaikan, namun lupa bahwa tiket yang kita beli (melalui pajak dan suara) seharusnya memberi kita hak untuk mengganti manajemen klub jika performa mereka buruk.
Saat ini, kita terjebak dalam “Demokrasi Teatrikal”. Pihak pertama (penguasa) dan kedua (oposisi) sering kali hanya melakukan sparring pura-pura untuk menjaga rating, sementara pihak ketiga (rakyat) hanya diberi peran sebagai penggembira di tribun yang sesekali diberi “snack” bansos agar tidak berteriak terlalu keras.
Bahaya latennya adalah ketika “Kambing Hitam” diproduksi secara massal untuk menutupi kegagalan sistemik. Jika ada kebijakan yang gagal, yang disalahkan adalah teknis lapangan atau oknum kecil, bukan visi sang pelatih atau pemilik klub. Selama wasit masih bisa “dibeli” oleh panitia, maka politik bukan lagi soal how people should live, melainkan how the elites should stay.
Politik yang “enak ditonton” seperti bola mungkin menghibur, tapi politik yang mensejahterakan sering kali tidak estetik karena ia penuh dengan debat keras, transparansi yang menyakitkan, dan wasit yang berani mengeluarkan kartu merah untuk pemain bintang sekalipun.
Ir Irwan Nurwansyah
