Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki ketertiban umum di berbagai ruang publik, khususnya dalam penanganan parkir liar, tarif parkir yang dinilai tidak wajar, serta aktivitas pedagang kaki lima yang belum tertata secara optimal.
Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Amanat Wali Kota dibacakan oleh Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus.
Dalam arahannya, Wali Kota Bandung menilai bahwa persoalan ketertiban publik tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan aturan, melainkan menyangkut rasa keadilan warga serta citra Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata dan pusat aktivitas ekonomi.
Praktik parkir liar dan penerapan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, khususnya di kawasan wisata, disebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat sekaligus berdampak pada kenyamanan pengunjung dan keberlangsungan sektor pariwisata.
“Pemerintah harus hadir lebih awal, sebelum keluhan warga berkembang dan menjadi perhatian luas di ruang publik. Kehadiran negara tidak boleh bersifat reaktif,” tegasnya.
Untuk itu, Wali Kota Bandung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Dinas Koperasi dan UKM agar bertindak cepat, terkoordinasi, dan konsisten di lapangan.
Penertiban diminta dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa pandang bulu, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Arahan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di ruang publik merupakan bagian penting dari pelayanan dasar kepada warga. Pemerintah Kota Bandung berharap, ketertiban kota dapat terwujud melalui kebijakan yang berkesinambungan, pengawasan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas perangkat daerah. (ziz)
