Porosmedia.com – Pernyataan bahwa Bandara PT IMIP di Morowali adalah “bandara ilegal”, “negara dalam negara”, atau “tanpa otoritas negara”, memang sempat mengguncang opini publik. Namun, klarifikasi resmi pemerintah—terutama dari Wakil Menteri Perhubungan—membuat isu ini berubah drastis dari sensasi menjadi koreksi.
Wamenhub menegaskan bahwa Bandara IMIP adalah bandara resmi yang terdaftar, bukan fasilitas terbang gelap yang luput dari radar negara. Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah mengirimkan personel Bea Cukai, Kepolisian, dan Ditjen Otoritas Bandara untuk memulihkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dinilai longgar.
Singkatnya: bandara itu bukan ilegal, tetapi pengawasannya pernah lemah. Dan kelengahan itulah yang menjadi sumber kegelisahan publik.
Mengapa Publik Percaya Ada “Negara dalam Negara”?
Sidak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memantik api yang langsung menyambar ke ruang publik. Temuan awal bahwa bandara tersebut “kosong” dari petugas negara membuat masyarakat membayangkan skenario ekstrem: bandara swasta tempat keluar-masuk barang dan manusia tanpa kontrol.
Tetapi realitasnya lebih kompleks.
1. IMIP Sudah lama jadi Objek Vital Nasional (Obvitnas)
Pangdam XIII/Merdeka sudah mengunjungi kawasan IMIP pada 2021 untuk memetakan keamanan Obvitnas. Artinya, negara sangat mengetahui skala, struktur, dan dinamika kawasan industri ini—termasuk bandaranya.
Dengan wilayah industri seluas ±40.000 hektare, mustahil keberadaannya luput dari radar TNI–Polri, intelijen, atau otoritas penerbangan. Di Morowali sendiri sudah berdiri Polsek, Polres, Koramil, Kodim, hingga struktur korem dan polda.
Jadi asumsi bahwa negara “tidak tahu apa-apa” tentang IMIP sebenarnya tidak berdiri di atas fondasi yang kuat.
2. Namun, Kelengahan Pengawasan Itu Nyata
Bahwa bandara tersebut terdaftar, itu fakta. Bahwa ada masa ketika petugas negara tidak hadir secara sistematis, itu juga fakta.
Dan di celah inilah muncul pertanyaan keras: Bagaimana fasilitas transportasi dalam kawasan industri raksasa bisa berjalan tanpa kehadiran rutin instansi negara?
Motif Sidak: Show of Force atau Alarm Kedaulatan?
Di titik ini, publik terpecah. Ada yang melihat sidak Menhan sebagai peringatan keras soal kedaulatan.
Ada pula yang membaca gerakannya sebagai show of force politik dan institusional.
Program Kemenhan yang sedang menggulirkan rencana penambahan 150 batalyon baru per tahun untuk mencapai target minimal satu batalyon per kabupaten adalah konteks besar yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan struktur militer sebesar itu tentu membutuhkan justifikasi strategis—baik dalam dokumen anggaran maupun dalam narasi publik.
Sidak di Morowali—yang kemudian menyulut isu “negara dalam negara”—di mata sebagian analis bisa dibaca sebagai bagian dari penegasan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan postur pertahanan di kawasan industri strategis.
Namun pertanyaannya sederhana dan lugas: “Apakah negara sanggup membiayai ratusan batalyon baru ketika anggaran ASN saja sudah membuat napas APBN tersengal?”
Inilah big question yang menggantung di ruang publik. Dan seperti kata salah satu pejabat, “Jangan tanya saya, tanya Menkeu Purbaya.”
Morowali: Ketika Ekonomi Meledak, Tata Kelola Tertinggal
Di luar hiruk-pikuk bandara, Morowali bukan sekadar kawasan industri. Ia adalah episentrum ekonomi nasional berbenda raksasa:
26.000+ TKA, mayoritas dari Tiongkok, bekerja di kawasan tersebut.
Total pekerja mencapai sekitar 85.000 orang pada Mei 2025.
Investasi 2015–2024 menembus US$ 34,3 miliar.
Setoran pajak PT IMIP pada 2023 saja mencapai US$ 1,16 miliar (Rp 18 triliun).
Perputaran uang di Bahodopi mencapai ratusan miliar rupiah per bulan.
Di sisi lain, pengawasan tenaga kerja, validitas visa, hingga laporan penggajian TKA bermasalah masih ditemukan Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025.
Inilah kontradiksi besar Morowali:
ekonominya terlalu besar untuk gagal, tetapi terlalu cepat tumbuh hingga melampaui kapasitas pengawasan negara.
Bahodopi: Ketika Indonesia Terasa Seperti “Negeri Lain”
Pengunjung pertama kali yang datang ke Bahodopi, Morowali, sering merasakan sensasi aneh: seolah mereka tersesat di zona futuristik yang tidak menyerupai kecamatan di Indonesia.
Sulur-sulur pabrik dan smelter menjulang seperti tentakel logam. Jalanan dipenuhi pekerja berhelm kuning. Aktivitas industri berdenyut tanpa henti. Banyak investor beroperasi dengan sistem sewa lahan, menciptakan lanskap ekonomi yang nyaris sepenuhnya dikendalikan oleh modal asing.
Bahodopi bukan hilang dari peta Indonesia. Tetapi wajahnya sudah berubah begitu jauh dari imajinasi kita tentang “kawasan industri nasional”.
Morowali Membuka Luka Lama—Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Menegur
Kasus bandara IMIP bukan tentang legal atau ilegal. Bukan pula soal siapa paling keras berteriak tentang kedaulatan.
Masalah utamanya adalah ketimpangan antara skala ekonomi Morowali dan kemampuan negara mengawalnya.
Pemerintah sudah turun tangan: Bea Cukai, TNI AU, kepolisian, dan otoritas bandara kini ada di lokasi. Itu langkah baik—tetapi datang setelah polemik membesar.
Karena persoalan Morowali tidak berhenti di bandara. Ia menyentuh isu yang jauh lebih besar: Ketergantungan ekonomi pada modal asing. Ketimpangan kesejahteraan antara pekerja lokal dan TKA. Tata kelola keamanan. Kapasitas negara menjaga kedaulatan di tengah industrialisasi cepat. Rencana ambisius penambahan ratusan batalyon. Dan pertanyaan paling sederhana: “Mampukah APBN menanggung semuanya?”
Pada akhirnya, Morowali mengingatkan kita bahwa negara tidak boleh hanya hadir ketika ada sorotan publik.
Negara harus hadir sebelum masalah tumbuh, bukan setelah krisis mencuat.
