Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat pengawasan harga pasokan barang dan jasa menjelang penutupan tahun 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul proyeksi rentetan lima momentum besar yang berpotensi memicu lonjakan permintaan pasar secara beruntun.
Kelima momentum yang berpotongan dalam rentang waktu berdekatan tersebut meliputi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tahun Baru Imlek, bulan suci Ramadan, Hari Raya Idulfitri 1448 H, hingga periode Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pokok untuk memastikan ritme pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan berkualitas serta menjangkau daya beli masyarakat.
“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syarat utamanya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai tingkat inflasi yang terkendali,” ujar Farhan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Selasa (3/11/2026).
Dinamika Inflasi dan Neraca Pangan
Berdasarkan pencatatan resmi per Oktober 2026, laju inflasi tahunan (year on year) Kota Bandung berada pada angka 2,95 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year to date) tercatat sebesar 2,18 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah pada Semester II mencatatkan performa di level 5,78 persen.
Menghadapi potensi gejolak harga bahan baku pokok, Pemkot Bandung mengklaim ketahanan komoditas beras di wilayah perkotaan masih dalam ambang batas aman. Kendati harga rata-rata beras di pasaran terdata menyentuh Rp13.585 per kilogram—atau berada sekitar Rp85 di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)—ketersediaan stok dinilai mencukupi.
”Kami pastikan ketersediaan pasokan terjamin di lapangan. Saat ini daerah memiliki margin surplus beras hingga mencapai 35.000 ton yang terbagi dalam berbagai kualifikasi varietas, mulai dari beras SPHP hingga kelas premium,” kata Farhan.
Selain sektor komoditas pangan pokok, dinamika inflasi di wilayah perkotaan juga dipengaruhi oleh pergerakan komponen non-pangan dan jasa. Beberapa variabel teknis yang tercatat memicu tekanan inflasi daerah antara lain fluktuasi harga BBM, biaya kontrak dan sewa hunian, komoditas sigaret kretek putih, emas perhiasan, hingga komponen tarif transportasi udara seiring meningkatnya mobilitas penerbangan domestik.
Tantangan Kota Jasa dan Katalis Rantai Pasok
Dari sudut pandang moneter dan makroekonomi, Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang dijalankan TPID Kota Bandung. Pihaknya memperkirakan pergerakan inflasi Kota Bandung hingga penghujung tahun 2026 masih sanggup dipertahankan dalam rentang sasaran target indikatif.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Nevi Hendri, mengulas bahwa struktur ekonomi Kota Bandung sebagai hub sektor jasa memberikan konsekuensi pada tingginya tekanan komuter dan kunjungan luar daerah.
”Karakteristik Kota Bandung membuat konsumsi pangan tidak semata-mata diserap oleh penduduk lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas wisatawan dan warga komuter. Data mencatat arus masuk (inbound) mencapai sekitar dua juta perjalanan setiap bulannya, sehingga manajemen pasokan pangan wajib menghitung totalitas mobilitas masyarakat tersebut,” jelas Nevi.
Guna menjaga stabilitas distribusi dari tingkat grosir hingga ke pedagang eceran di pasar-pasar tradisional, Pemkot Bandung didorong mengoptimalkan peran dua pasar induk utama di Bandung sebagai penjaga keseimbangan rantai pasok (supply chain) regional.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, menambahkan bahwa kompleksitas variabel pembentuk inflasi di Kota Bandung merupakan yang tertinggi di antara 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Oleh karena itu, sinergi pengawasan distribusi antara Pemkot, Pemprov, BI, dan BPS menjadi kunci mutlak agar proyeksi lonjakan harga pada lima momentum mendatang tidak menggerus daya beli warga. (PM-01)
