Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung secara resmi mematok tahun 2026 sebagai momentum percepatan pembangunan infrastruktur. Di tengah rapor merah kepuasan publik terhadap sektor transportasi dan jalan, Pemkot Bandung kini bertaruh pada proyek Bus Rapid Transit (BRT) serta wacana peremajaan angkutan kota (angkot) berbasis listrik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa penguatan sektor ini merupakan respons atas evaluasi kinerja yang menunjukkan capaian di kedua bidang tersebut masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,” ujar Farhan dalam keterangannya di Balai Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).
Langkah strategis yang menjadi sorotan adalah pengembangan layanan BRT yang diklaim mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Meski digadang-gadang menjadi tulang punggung transportasi massal modern, tantangan integrasi di lapangan masih menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat kebijakan publik.
Selain BRT, Pemkot juga melempar wacana transformasi angkot konvensional menuju kendaraan listrik. Kebijakan ini diklaim sebagai solusi ganda: meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus menekan angka emisi di Kota Kembang.
“Angkot akan kita dorong beralih ke sistem listrik. Ini bagian dari transformasi transportasi yang ramah lingkungan,” tambahnya.
Namun, ambisi besar ini dibayangi oleh realitas infrastruktur jalan di Bandung yang masih kerap dikeluhkan warga. Wali Kota sendiri tidak menampik adanya hambatan teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita sadar ada banyak tantangan, tetapi yang penting pekerjaan berjalan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Farhan optimis.
Publik kini menanti apakah label “Tahun Infrastruktur” ini akan benar-benar menjadi solusi konkret bagi kemacetan kronis Bandung, atau sekadar menjadi proyek seremonial di penghujung masa jabatan. Transparansi anggaran dalam pengadaan armada listrik dan akuntabilitas pengerjaan jalan di hampir seluruh ruas kota menjadi poin krusial yang harus terus dikawal.
Dengan integrasi transportasi yang dijanjikan, ekonomi daerah memang berpotensi tumbuh. Namun, tanpa eksekusi yang matang dan pengawasan ketat, proyek ambisius ini berisiko terbentur pada kendala klasik birokrasi dan teknis di lapangan. (PM/Red)
