Porosmedia.com, Bandung – Jawa Barat sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Dalam peringatan Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) melempar serangkaian narasi besar: dari normalisasi alam hingga keberlanjutan fiskal. Namun, bagi publik, pertanyaan mendasarnya tetap satu: Apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar “pemadam kebakaran” politik?
1. Banjir: Mengembalikan “Wajah” Bendungan Bandung
Pernyataan KDM bahwa “Bandung adalah bendungan” bukan sekadar metafora, melainkan pengingat pahit akan rusaknya tata ruang. Keinginan Pemprov Jabar memperbanyak danau buatan adalah langkah yang berani sekaligus menantang.
Kritik & Solusi: Memperbanyak danau tanpa ketegasan menyegel pabrik yang “makan” lahan sawah hanya akan membuat danau tersebut menjadi bak sampah raksasa baru. Solusinya, Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung harus berani menerapkan moratorium izin industri di zona hijau secara permanen. Danau jangan hanya jadi proyek fisik, tapi harus menjadi pusat ekosistem ekonomi baru (wisata/perikanan) agar masyarakat ikut menjaga.
2. Dilema Pajak Kendaraan Listrik: Insentif atau Kontribusi?
Di tengah ambisi nasional mendorong transisi energi, Pemprov Jabar mengambil posisi pragmatis dengan tetap menarik pajak kendaraan listrik. Alasan KDM cukup jujur: jalanan tetap aus oleh ban mobil listrik, dan pembangunan butuh dana.
Kritik & Solusi: Kebijakan ini berisiko dianggap “setengah hati” dalam mendukung langit biru. Agar tetap aman secara hukum namun adil, Pemprov bisa menerapkan Skema Pajak Berjenjang. Kendaraan listrik tidak perlu dibebaskan 100% dari pajak, namun tarifnya harus jauh di bawah kendaraan fosil. Hasil pajak khusus kendaraan listrik ini harus earmarked (dikunci) hanya untuk perbaikan transportasi publik bertenaga listrik, bukan masuk ke kantong belanja umum.
3. Gas Elpiji dan Romantisme “Kayu Bakar”
Kenaikan harga elpiji nonsubsidi per 18 April 2026 menjadi hantaman nyata bagi kelas menengah. Tawaran KDM tentang biogas dan kembali ke kayu bakar di pedesaan adalah bentuk kearifan lokal, namun jangan sampai ini menjadi alasan pemerintah lepas tangan terhadap stabilitas harga.
Kritik & Solusi: Biogas adalah solusi brilian untuk wilayah peternakan seperti Lembang atau Pangalengan, namun sulit diterapkan di gang sempit perkotaan. Poros Media memandang, diversifikasi energi harus berbasis Infrastruktur Kolektif. Pemerintah jangan hanya menyuruh warga berinovasi sendiri, tapi harus membiayai pembangunan instalasi biogas komunal dan mempercepat migrasi kompor induksi dengan subsidi daya listrik yang tepat sasaran.
Kepemimpinan KDM di Jawa Barat saat ini diuji untuk menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dan tuntutan perut rakyat yang kian menjerit. Kita tidak butuh sekadar pidato yang manis di telinga, tapi keberanian untuk mengeksekusi tata ruang yang selama ini “digadai” demi kepentingan industri.
Jika Bandung adalah bendungan, maka tugas pemimpin adalah memastikan bendungan itu memberi kehidupan, bukan malah menenggelamkan harapan warga setiap kali hujan tiba.
