Porosmedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tonggak penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045 kini menghadapi ujian kredibilitas serius. Memasuki bulan suci Ramadan 2026, potret implementasi di lapangan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: penurunan kualitas menu yang drastis, anomali penggunaan anggaran, hingga peran tenaga ahli yang tereduksi.
Jika tidak segera dibenahi, program nasional dengan alokasi APBN fantastis ini berisiko bergeser dari misi kemanusiaan menjadi beban fiskal yang sarat penyimpangan.
Idealnya, Ramadan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyesuaikan skema MBG guna mendukung ketahanan fisik peserta didik yang menjalankan ibadah puasa. Namun, laporan dari berbagai daerah justru menunjukkan pemandangan kontras yang memicu polemik publik:
Anomali Menu di Magetan & Palu: Temuan paket berisi telur rebus tunggal, keripik tempe, dan kudapan plastik di Jawa Timur, serta paket “minimalis” senilai taksirah di bawah Rp7.000 di Sulawesi Tengah, menjadi bukti nyata adanya gap antara regulasi dan realisasi.
Ketidaksesuaian Standar Makronutrien: Absennya sumber karbohidrat kompleks dan protein yang memadai pada menu buka puasa/sahur menandakan kegagalan sistematis dalam perencanaan logistik musiman.
Sentimen Publik: Gelombang kritik di media sosial di Lombok Timur dan daerah lainnya mencerminkan rasa ketidakadilan masyarakat; rakyat membayar pajak untuk gizi anak bangsa, bukan untuk sekadar “penggugur kewajiban” administratif.
Transparansi anggaran menjadi titik paling krusial. Dengan estimasi biaya operasional Rp13.000–Rp15.000 per porsi, muncul pertanyaan besar ketika menu yang tersaji di lapangan secara visual tidak merepresentasikan nilai tersebut. Ada beberapa titik rawan yang harus diawasi ketat oleh otoritas berwenang (BPK/KPK):
- Spekulasi Selisih Harga (Margin Game): Adanya dugaan pemangkasan nilai bahan baku oleh vendor untuk mengejar keuntungan instan di tengah kenaikan harga pangan menjelang Lebaran.
- Monopoli Vendor: Pola penunjukan penyedia jasa yang tertutup berpotensi melahirkan praktik nepotisme dan mengabaikan standar kualitas dapur umum.
- Risiko Keamanan Pangan: Berulangnya kasus makanan tidak layak konsumsi (berulat atau basi) menunjukkan lemahnya rantai pengawasan (quality control) dari tingkat pusat hingga daerah.
Pemerintah memang melibatkan ribuan tenaga ahli gizi, namun efektivitas peran mereka dipertanyakan. Laporan mengenai kondisi kerja yang tidak ideal, kontrak yang represif, hingga suara mereka yang kerap diabaikan oleh vendor “titipan” menciptakan ironi baru.
”Buat apa negara mengalokasikan anggaran untuk menggaji pakar nutrisi jika pada akhirnya keputusan menu ditentukan oleh kalkulasi keuntungan vendor?”
Jika rekomendasi klinis para ahli gizi terus ditabrak oleh realitas anggaran yang “disunat”, maka keberadaan mereka dalam program ini tak lebih dari sekadar stempel legitimasi untuk menutupi bobroknya implementasi di lapangan.
Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap fakta lapangan dengan berlindung di balik narasi “efisiensi”. Program MBG memerlukan Rekalibrasi Total, bukan sekadar pembelaan retoris.
Langkah strategis yang harus diambil:
Audit Investigatif: Melakukan audit sampling pada vendor-vendor di daerah yang menu-nya viral karena tidak layak.
Digitalisasi Pemantauan: Implementasi sistem real-time reporting di mana setiap porsi yang dibagikan harus difoto dan diunggah ke sistem yang dapat diakses publik.
Penguatan Independensi Ahli Gizi: Memberikan otoritas penuh kepada ahli gizi untuk memutus kontrak vendor yang tidak memenuhi standar nutrisi tanpa tekanan politik.
Tanpa evaluasi radikal, MBG berisiko menjadi warisan kebijakan yang cacat—sebuah program yang niatnya mengenyangkan perut rakyat, namun pada realitanya justru mengenyangkan kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
