Porosmedia.com, Bandung –Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar silaturahmi bersama tokoh agama Hindu dalam rangka peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 di Pendopo Kota Bandung, Rabu (1/4/2026). Di balik seremoni tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan catatan kritis terkait kondisi kerukunan di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Farhan secara terbuka mengakui bahwa indeks toleransi di Kota Bandung belum mencapai angka absolut atau 100 persen. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa potensi gesekan antarumat beragama masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata bagi pemerintah daerah.
“Indeks toleransi kita belum 100 persen. Artinya, masih ada potensi intoleransi. Kita tidak boleh menutup mata. Tantangan ini harus dikelola dan diselesaikan secara bijak, bukan sekadar disembunyikan di bawah karpet,” tegas Farhan.
Farhan menekankan bahwa kemampuan sebuah kota dalam mengelola perbedaan adalah indikator kedewasaan sosial. Oleh karena itu, Pemkot Bandung mengklaim terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda, Kementerian Agama, dan lembaga terkait untuk melakukan deteksi dini serta penanganan jika muncul indikasi konflik keagamaan.
Momentum tahun ini dianggap unik karena berdekatan dengan perayaan Idulfitri dan Paskah. Farhan menilai ada benang merah spiritualitas yang sama, yakni pengendalian diri dan refleksi. Ia pun menggarisbawahi filosofi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa sebagai fondasi untuk mencari kebenaran bersama tanpa harus saling menyalahkan.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Bandung, I Ketut Adi Purnama, mengapresiasi ruang dialog yang dibuka pemerintah. Namun, selain membahas makna spiritual Catur Brata Penyepian, pihak PHDI juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Pemkot Bandung.
Beberapa poin krusial yang disampaikan antara lain:
Optimalisasi Pengelolaan TPU Cikadut: Mengharapkan dukungan nyata pemerintah dalam pengelolaan lahan makam agar lebih representatif.
Usulan Perubahan Nama Kelurahan Sukamiskin: Muncul aspirasi untuk meninjau ulang nama wilayah “Sukamiskin” yang dinilai memiliki konotasi kurang baik secara semantik bagi perkembangan wilayah.
Di sisi lain, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selama hampir tiga dekade dinilai sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas. Dukungan dari jajaran TNI dan Polri pun dianggap menjadi faktor kunci agar riak-riak intoleransi tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang sistematis.
Acara silaturahmi ini diakhiri dengan pesan kolektif untuk memperkuat sinergi lintas sektoral. Publik kini menanti langkah konkret Pemkot Bandung dalam merespons sejumlah aspirasi tokoh agama serta upaya nyata dalam menaikkan angka indeks toleransi yang diakui belum maksimal tersebut. (Zi/PM/relaes)**
