Esai Kontemplatif: Harri Safiari
Porosmedia.com – Layaknya, euforia itu kini semakin dekat di Negeri Konoha Raya (NKR).
Apa sebab?
Hampir dua tahun setelah rakyat NKR menggelar Pemilu dengan anggaran negara sekitar Rp71,3 triliun, hasilnya masih menyisakan sejumlah kontroversi.
Pasangan Prabowo–Gibran memang telah melenggang ke tampuk kekuasaan. Namun, perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka tak pernah benar-benar lepas dari polemik, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon wakil presiden pada 2023.
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. Putusan tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK sekaligus paman Gibran, terlibat dalam proses pengambilan putusan.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menjatuhkan sanksi etik berat kepada Anwar Usman dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
Selebihnya, perjalanan politik terus berjalan. Dan kini, di Warkop “Maju Mundur”, kata “diskualifikasi” kembali menjadi bahan obrolan.
“Masih jauhlah menurutku,” kata Rubi membuka percakapan pada suatu sore.
Warkop sedang ramai. Ada pedagang, buruh, pengemudi, mahasiswa, sampai mereka yang datang hanya untuk menghabiskan kopi sambil menghabiskan waktu.
“Masuk akal juga kalau masih jauh. Walaupun Paman Usman sudah tak aktif di MK lagi, ya,” sahut Sumardi (47), mantan sopir truk jarak jauh.
Sumardi memang sedang tidak punya truk untuk dikemudikan. Ia kehilangan pekerjaan setelah diketahui ikut berdemo bersama sejumlah aktivis yang mempersoalkan pencalonan Gibran.
“Sekalian saja aku punya usul,” katanya kemudian. “Kalau memang suatu hari terjadi, siapa penggantinya? Walaupun masih jauh, yang penting konstitusional, kan?”
Pengunjung mulai memasang telinga.
“Bagaimana kalau Cak Lontong atau Mongol?”
Beberapa kepala spontan menoleh.
“Biar ramai,” lanjut Sumardi tanpa beban. “Lontaran Cak Lontong maupun Mongol itu sering berbobot, meski disampaikan sekenanya. Unik pula.”
Sebagian pengunjung tertawa. Sebagian lainnya menggeleng-gelengkan kepala.
“Terbayang kalau Cak Lontong atau Mongol menggantikan Wapres Gibran,” celetuk Irfan (38), pedagang cilok yang sehari-hari mangkal di halaman sebuah sekolah dasar. “NKR pasti semakin berwarna.”
“Berwarna apanya?” tanya Korupsinikus.
Irfan sempat terdiam. Rupanya ia tidak menyangka akan ditanya balik.
“Ya… berwarna cerah, dong.”
Ia menyeruput kopi.
“Setidaknya suasana NKR tak selalu mengharu-biru seperti sekarang. Berita tentang anak-anak sekolah yang keracunan MBG muncul berkali-kali. Puluhan, bahkan ratusan, menjadi angka yang terus disebut-sebut.”
Warkop mendadak lebih sunyi.
Korupsinikus memandang Irfan.
“Kalau begitu, alasanmu cukup sederhana.”
“Memang.”
“Dan?”
“Aku cuma ingin anak-anak sekolah bisa makan tanpa harus menjadi berita.”
Korupsinikus tersenyum.
“Kalau begitu, aku bersetuju, Bung Irfan.”
Sumardi ikut tersenyum.
Rubi mengaduk kopinya.
Tak seorang pun kemudian membicarakan lagi siapa yang akan menggantikan siapa.
Sebab, pikir Korupsinikus, yang penting bukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Yang lebih penting, jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi kursi yang diduduki keadaan.
Di luar Warkop “Maju Mundur”, kendaraan terus melaju.
Ada yang dekat.
Ada yang jauh.
Dan Korupsinikus akhirnya maklum:
Lazimnya, yang jauh memang sulit terwujud. Tetapi kalau yang dikejar adalah keselamatan anak-anak, mestinya jangan dibuat jauh-jauh.
—Selesai—
