Esai Satire: Harri Safiari
Porosmedia.com – Di Negeri Konoha Raja (NKR), kadang kita tidak tahoe dan sadar apatah sedang membatja berita hoekoem atawa poster hiburan malem?
Baroe kemarin KPK datang membawa pasal.
Hari ini terdengar malah ada irama dangdoet.
Cik cik bum bum.
Bupati Pekalongan tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) per awal Februari 2026. Itoe peristiwa roetin di negeri jang loewar biasa sabar, dalem menghadapi kasoes korupsi jang bertoebi-toebi. Jang tidak biasa adalah dalihnja: ia tidak tjoekoep faham apa itoe konflik kepentingan.
Ah, masa sih?
Ini dalih jang manis.
Sederhana.
Hampir seperti anak sekolah jang loepa kerdjaken PR.
Padahal negeri ini tidak sedang mengoeroes PR. Negeri ini sedang mengoeroes perihal oewang rakjat.
Korupsinikus, filsuf jang kadang lebih mirip fosil daripada pejabat negara, mendengar kabar itoe sambil menghela napas pandjang.
“Kaloe begitoe,” katanya pelan, “barangkali kita salah mengerti pemerintahan. Mungkin kantor bupati itoe bukan kantor negara, melainkan rasoeah panggoeng hiburan cik cik bum bum.”
Masalahnja memang sederhana.
Di satu sisi, sang bupati tercatat bergelar doktor. Gelar jang lazim melakoeken taoen-taoon berpikir, meneliti, dan menoelis.
Di sisi lain, ketika hoekoem datang mengetoek pintoe, jang tampil malah sosok penjanji dangdoet jang mengakoe tidak faham soal birokrasi!
Gelar doktor menghilang.
Dangdoet dipaksa mendjadi alibi.
Di NKR, ini bukan hal baroe, malah bakoe djadinja…
Konflik kepentingan sering dibiiun salah arti sebagai usaha keloearga.
Nepotisme disalahpahami sebagai kasih sajang jang soetji dan moerni sekali..
Dan oewang negara kadang dianggap warisan toeroen-temoeroen.
Padahal, oewang itoe haroesnja bisa membangoen banjak hal.
Sekolah jang atapnja genteng en tidak bochor atawa botjor!
Roemah-roemah sederhana jang dindingnja tidak boleh roboh.
Atawa klinik ketjik tempat kaoem fakir miskin bisa berobat tanpa perlu mendjoewal kambing kesajangannja.
Tetapi di NKR, jakni negeri jang misih dojan orang berdansa dengan kekoeasaan, oewang atjap lebih soeka mengalir ke rekening pedjabat rakoes daripada ke rakyat ketjil.
Korupsinikus berkata lagi:
“Lihatlah kota-kota kita. Para gembel dan gelandangan misih keliaran di trotoar. Anak-anak misih beladjar di kelas jang kipas anginnja atjap mati. Nahamoen, di kantor-kantor pemerintah, projek-projek tumbuh saperti djamoer dimoesim oedjan, peroesahaan keloewarga selaloe berdjaja serta bisa idoep foja-foja, malah sambil indehoj poela.”
Ia tertawa ketjil.
“Barangkali memang benar,” tambahnja, “negara ini bukan kekoeasaan hukum. Negara ini panggoeng hiburan jang terlaloe lama dibiarkan.”
Maka ia poen memberi saran jang terdengar ringan, nahamoen sesoenggoehnja pahit:
“Kaloe pejabat tidak faham konflik kepentingan, djoega tidak faham batas antara negara dan keloearga, barangkali kita harus menambah satu mata peladjaran di sekolah politik: Etika Dasar sebelum Dangdoet.”
Sebab tanpa etika, panggoeng kekoeasaan hanja tinggal satu irama hampa:
cik cik bum bum.
Dan setiap kali gendang dipokoel, rakjatlah jang haroes berdansa.
Padahal mereka tidak pernah membeli tiket pertunjukan itoe.
Betapa, rakjat tjoeman ketiban sial meloeloe.
Ini semoea hanja gegara korupsi jang semangkin meradja-lela! (Selesai).
