Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung secara resmi telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri. Momen ini ditandai dengan pelantikan Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam upacara yang digelar di Balai Kota, Senin (14/7/2025).
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan responsif di tingkat kota.
“Pembentukan BPBD bukan semata membangun lembaga baru, tetapi memperkuat suprastruktur yang mencakup sumber daya manusia, sistem, dan budaya kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Farhan.
Ia menegaskan bahwa persoalan kebencanaan bukan hanya soal penanganan pascakejadian, tetapi terutama soal mitigasi dan edukasi publik.
Farhan menggarisbawahi bahwa banjir bandang dan potensi pergerakan tanah akibat aktivitas Sesar Lembang menjadi dua prioritas utama yang harus segera direspons oleh BPBD Kota Bandung.
“Kita harus bisa memastikan area rawan banjir dievakuasi tepat waktu. Ini soal kemampuan antisipasi, bukan sekadar reaksi. Jangan sampai korban jatuh karena kita terlambat bertindak,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa tanda-tanda pergerakan tanah telah terdeteksi di wilayah-wilayah sekitar Bandung, termasuk Sumedang dan Purwakarta. Kondisi serupa, menurutnya, perlu dicermati secara serius di Kota Bandung, terutama di kawasan utara yang berada di jalur Sesar Lembang.
“Sesar Lembang bukan sekadar isu teknis geologi, tapi risiko nyata yang membutuhkan peta risiko dan strategi penanganan jangka panjang,” jelas Farhan.
Mengacu pada informasi BMKG, Farhan menyampaikan bahwa musim kemarau diperkirakan akan datang lebih lambat, sementara musim hujan berpotensi tiba lebih awal. Perubahan pola cuaca ini memerlukan kesiapan yang tidak hanya teknis, tetapi juga psikologis dan kultural.
“Kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi aspek yang tak kalah penting. Edukasi dan latihan evakuasi harus rutin dilakukan, mulai dari tingkat RT hingga kelurahan,” katanya.
Farhan juga menekankan pentingnya koordinasi antarwilayah dan lintas level pemerintahan, terutama antara BPBD Kota Bandung dan BPBD Provinsi Jawa Barat.
“Meskipun baru terbentuk, koordinasi dengan provinsi harus menjadi prioritas utama. Bahkan sebelum pelantikan hari ini, Pak Didi sudah membangun komunikasi dengan BPBD Provinsi untuk menyinergikan perencanaan dan aksi,” ujar Farhan.
Kehadiran BPBD Kota Bandung diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem ketangguhan kota yang berbasis data, teknologi, dan partisipasi publik. Tidak hanya sebagai respons terhadap bencana, tetapi juga sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan Kota Bandung.
(rob)
