Porosmedia.com, Bandung – Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kota Bandung tahun ini tidak hanya diisi dengan seremonial belaka. Di balik narasi penghormatan terhadap tokoh emansipasi, Pemerintah Kota Bandung kini dihadapkan pada realitas sosial yang menantang: tingginya angka perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Kota Kembang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam peringatan yang digelar di Pendopo Kota Bandung, Selasa (21/4/2026), menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar akses pendidikan, melainkan fondasi ketahanan ekonomi kota.
Dalam pidatonya, Farhan menarik garis merah perjuangan antara Raden Ajeng Kartini dan tokoh pendidikan lokal, Raden Dewi Sartika. Menurutnya, keberadaan Sekolah Keutamaan Istri di Bandung masa lampau adalah bukti nyata bahwa kemajuan bangsa berakar pada kemuliaan kaum perempuan.
”Ketika sebuah bangsa memuliakan dan memberdayakan perempuannya, maka bangsa itu akan terangkat harkat dan derajatnya,” ujar Farhan. Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan di era modern jauh lebih kompleks dibandingkan masa perjuangan fisik.
Kritik terhadap kemandirian ekonomi perempuan terjawab lewat rilis data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Kepala DP3A, Uum Sumiati, memaparkan fakta administratif yang cukup mencengangkan: terdapat 183.853 kepala keluarga (KK) perempuan di Kota Bandung, atau setara dengan 21,4 persen dari total KK yang ada.
Jumlah ini mencakup mereka yang secara hukum berstatus janda, maupun perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung karena suami tidak produktif akibat sakit atau kecelakaan kerja.
Menyikapi hal tersebut, Pemkot Bandung resmi meluncurkan program Pekka Bersinar (Perempuan Kepala Keluarga Berdaya, Sinergi, dan Sejahtera). Program ini diklaim sebagai strategi pembangunan yang berorientasi pada kelompok paling rentan.
Program Pekka Bersinar dirancang untuk memberikan pelatihan vokasi, mulai dari kuliner, menjahit, hingga tata rias. Selama tiga tahun terakhir, tercatat baru sekitar 800 hingga 900 perempuan yang tersentuh pelatihan ini—angka yang tergolong kecil dibandingkan total 183 ribu KK perempuan yang ada.
Terkait hal tersebut, Pemkot Bandung menjanjikan langkah yang lebih taktis, di antaranya:
- Pendataan Luas: Saat ini baru 3.000 KK perempuan yang terdata melalui pendamping Pekka; target perluasan akan terus dilakukan.
- Legalitas Usaha: Pendampingan proses izin bagi pelaku usaha mikro perempuan.
- Stimulus Ekonomi: Pemberian bantuan modal awal senilai Rp2 juta dari Baznas bagi 25 perwakilan perempuan kepala keluarga sebagai langkah awal.
Farhan secara jujur mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini tidaklah mudah. Ia mencontohkan kebijakan efisiensi anggaran di internal pemerintah, seperti penghapusan subsidi bahan bakar bagi ASN, sebagai gambaran nyata beratnya tekanan ekonomi yang juga dirasakan masyarakat bawah.
”Kalau pemerintah saja harus beradaptasi dengan kondisi ini, apalagi para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga,” tuturnya.
Melalui momentum Hari Kartini 2026, Pemkot Bandung berambisi menjadikan program Pekka Bersinar sebagai alat ukur efektivitas kebijakan dalam mengangkat harkat ekonomi perempuan di Kota Bandung. Pertanyaannya kini, sejauh mana program ini mampu menjangkau ratusan ribu ibu tunggal yang setiap harinya berjuang di garis depan ekonomi keluarga? (PM)
