Lanjutan Esai Satire Mirip Ilmiah — Harri Safiari
Porosmedia.com – “Lho, tunggu dulu, Dan! Jangan cuma tersenyum sambil minta tambahan kopi. Tadi kau bilang, yang penting bukan menghapus korupsi, melainkan memastikan setiap orang memperoleh kesempatan untuk menikmatinya. Nah, itu maksudnya bagaimana?” tanya seorang pelanggan Warkop Mundur-Maju yang sejak tadi tampak gagal berdamai dengan jalan pikiran Dadan.
Dadan Suradan mengaduk kopinya perlahan. Bunyi sendok beradu dengan dinding gelas terdengar seperti denting lonceng sidang Dewan Kehormatan Korupsiana. Ia menoleh ke kiri, memandang ke kanan, kemudian menghela napas panjang. Seolah-olah ada rahasia antargalaksi yang terlalu besar untuk ditumpahkan di atas meja warung kopi yang permukaannya sudah penuh bekas lingkaran gelas.
“Begini, Saudara-saudara sebangsa dan seplanet,” katanya membuka penjelasan, dengan nada seorang profesor yang baru pulang dari studi banding tiga bulan, tetapi membawa pulang kesimpulan yang bahkan belum tentu berani ditulis dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
“Di Bumi, terutama di negeri kita yang konon kaya raya tetapi sering merasa kekurangan anggaran, korupsi itu dianggap penyakit masyarakat. Ia merusak kepercayaan, menggerogoti uang publik, memperlebar kesenjangan, dan membuat orang kecil harus berkali-kali mengantre untuk mendapatkan haknya sendiri. Kalau bencana datang, masyarakat kebingungan mencari bantuan. Kalau jalan rusak, warga harus bersabar. Kalau banjir melanda, orang sibuk menyelamatkan kasur, televisi, dan surat-surat berharga. Setelah itu, datanglah musim saling menyalahkan.”
“Lalu di Korupsiana?” potong seorang pelanggan.
“Nah, justru di situlah letak keajaiban peradabannya!” Dadan mengangkat telunjuk, seolah hendak mengumumkan penemuan hukum gravitasi yang selama ini disembunyikan para ilmuwan Bumi.
“Di Korupsiana, menurut pengamatan saya selama tiga bulan, masyarakatnya adem ayem. Tidak ada yang ribut berkepanjangan hanya karena si A memperoleh bagian lebih besar daripada si B. Tidak ada pula yang merasa perlu memelihara iri dengki sampai tujuh turunan. Mereka hidup guyub, sauyunan, saling menghormati, dan—ini yang paling mencengangkan—konon memahami bahwa dalam urusan korupsi, kemaruk adalah dosa sosial yang paling tidak termaafkan.”
“Jadi, korupsi boleh, asal jangan rakus?” tanya pelanggan tadi, memastikan bahwa telinganya belum salah menangkap frekuensi percakapan.
“Persis!”
Serentak, beberapa pelanggan menggelengkan kepala. Ada yang tertawa kecil, ada yang menepuk meja, dan ada pula yang buru-buru menghabiskan kopi, barangkali khawatir harga minuman akan ikut naik apabila pembicaraan itu berlanjut.
Dadan kemudian menerangkan bahwa di Korupsiana terdapat semacam Konsensus Antarkepentingan, sebuah kesepakatan sosial yang konon diwariskan turun-temurun. Menurut dongeng-surongeng yang ia bawa pulang, setiap warga memahami batas antara mengambil keuntungan dan menjadi kemaruk. Tidak boleh ada satu kelompok yang menimbun semua keuntungan, sementara kelompok lain hanya kebagian debu proyek dan pidato peresmian.
“Kalau ada pejabat yang mengambil terlalu banyak, bagaimana?” tanya seseorang dari sudut warung.
“Ditegur oleh Dewan Pengawas Korupsi.”
“Kalau masih bandel?”
“Dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.”
“Kalau tetap saja bandel?”
Dadan terdiam sesaat.
“Konon, ia diwajibkan mengikuti pendidikan karakter selama tiga puluh hari, termasuk pelatihan hidup sederhana, kerja bakti membersihkan selokan, dan praktik memilah sampah organik serta anorganik.”
Sontak, tawa meledak di seisi warung.
“Wah, kalau begitu, pejabat di sana lebih takut disuruh membersihkan selokan daripada masuk penjara!”
“Jangan salah,” sahut Dadan. “Di Korupsiana, membersihkan selokan bukan pekerjaan rendahan. Itu bagian dari kehormatan warga. Sebab, mereka percaya bahwa orang yang ikut mengotori lingkungan harus bersedia ikut membersihkannya.”
“Kalau begitu, mengapa korupsi masih dilegalkan?”
Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening.
Dadan memandangi sisa kopi di gelasnya. Kali ini ia tidak segera menjawab. Ia seperti sedang menyusun kembali catatan studi bandingnya, mencari halaman yang mungkin sengaja terselip di antara kuitansi perjalanan dan brosur wisata antariksa.
“Menurut cerita yang saya dengar,” katanya akhirnya, “mereka menganggap korupsi bukan persoalan moral selama semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mengambil bagian.”
“Lho, bukankah itu justru berbahaya?”
“Bisa jadi. Tetapi, menurut mereka, persoalan terbesar bukanlah apakah seseorang mengambil keuntungan, melainkan apakah pengambilan keuntungan itu menimbulkan kecemburuan sosial, merusak keseimbangan masyarakat, atau menghancurkan lingkungan hidup.”
“Waduh!” seru pelanggan lain. “Kalau begitu, maling ayam pun tinggal mengadakan musyawarah agar tetangganya tidak iri?”
Dadan tersedak. Kopinya hampir menyembur ke meja.
“Jangan disamakan begitu, Bung! Saya sedang menceritakan peradaban yang konon memiliki sistem pengawasan sangat ketat.”
“Lho, tadi katanya korupsi dilegalkan?”
“Betul.”
“Kalau dilegalkan, apa yang diawasi?”
Dadan kembali terdiam.
Di luar warung, angin bertiup membawa debu jalanan. Sebuah sepeda motor melintas dengan knalpot meraung-raung, sementara dari kejauhan terdengar suara pengeras pengumuman tentang perbaikan saluran air yang entah sudah berapa kali dijanjikan. Di meja paling ujung, seorang pelanggan membuka berita mengenai banjir di suatu daerah, disusul kabar longsor di tempat lain. Ada pula berita kebakaran lahan, pencemaran sungai, dan kerusakan lingkungan yang kembali menjadi perbincangan setelah musim hujan datang.
Begitulah kehidupan di Bumi. Bencana tidak selalu datang dengan jadwal yang dapat ditebak, tetapi di sejumlah wilayah, masyarakat seakan terus-menerus berhadapan dengan risiko yang berulang. Ketika air meluap, warga mengungsi. Ketika tanah bergerak, rumah-rumah terancam. Ketika hutan terbakar, udara menjadi sesak. Sesudah itu, berbagai pihak datang membawa bantuan, laporan, janji perbaikan, dan kadang-kadang pula sederet alasan yang lebih panjang daripada daftar kerusakan itu sendiri.
“Coba bayangkan,” ujar Dadan, kini dengan suara yang lebih pelan. “Di Korupsiana, menurut cerita yang saya dengar, mereka sangat menjaga lingkungan. Sampah nyaris tidak bernilai sebagai masalah karena hampir semuanya dipandang sebagai bahan baku baru. Air dijaga, hutan dirawat, tata ruang diperhitungkan, dan pembangunan tidak boleh seenaknya menabrak daya dukung alam.”
“Lalu, apa hubungannya dengan korupsi?”
“Menurut mereka, kalau seseorang mengambil keuntungan dari suatu proyek, ia juga harus memastikan proyek itu tidak menghancurkan kehidupan bersama. Jalan harus benar-benar bisa digunakan. Bendungan tidak boleh sekadar megah ketika diresmikan, lalu bocor ketika hujan datang. Saluran air tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Dan anggaran penanggulangan bencana tidak boleh menguap lebih cepat daripada air banjir.”
“Sebentar!” seorang pelanggan menyela. “Kalau begitu, yang mereka jaga sebenarnya bukan korupsinya, melainkan hasil pembangunan dan keselamatan masyarakat, bukan?”
Dadan memandang orang itu cukup lama.
“Barangkali,” jawabnya.
“Kalau begitu, bukankah lebih masuk akal kalau korupsinya dihapus saja, lalu pengawasan dan pembagian manfaatnya diperbaiki?”
Untuk pertama kalinya sejak memulai ceritanya, Dadan tidak tersenyum.
Ia mengusap dagunya. Tiga bulan studi banding ternyata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan seorang pelanggan warung kopi. Segala kisah mengenai kerukunan, kesetaraan kesempatan, dan kehidupan tanpa iri dengki mendadak berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah masyarakat benar-benar rukun karena sistemnya adil, atau sekadar terlihat rukun karena semua orang telah menerima aturan main yang sama-sama ganjil?
Korupsiana dan Teori Kecukupan Sosial
Menurut Dadan, ada satu istilah yang sering disebut para cendekiawan Korupsiana: Teori Kecukupan Sosial.
Teori ini, jika kisah Dadan dapat dipercaya, menyatakan bahwa pertikaian sosial akan berkurang apabila tidak ada satu pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Setiap orang memperoleh bagian, setiap kelompok merasa dilibatkan, dan setiap kepentingan memiliki saluran untuk menyampaikan tuntutannya.
Namun, di sinilah letak kejanggalannya.
Jika semua orang diberi kesempatan untuk menikmati korupsi, apakah korupsi otomatis berubah menjadi sesuatu yang adil? Apakah ketidakadilan menjadi hilang hanya karena kesempatan melakukan pelanggaran dibagikan secara merata? Dan jika seluruh warga sepakat untuk tidak mempersoalkan sesuatu yang merugikan kepentingan bersama, apakah kesepakatan itu cukup untuk menjadikannya benar?
Dadan mengaku tidak menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan selama kunjungannya.
Ia hanya mendengar sebuah ungkapan yang berulang kali disampaikan para pemandunya:
“Jangan mengambil terlalu banyak. Sisakan untuk orang lain. Jangan membuat masyarakat gaduh. Jangan sampai alam rusak. Dan jangan sekali-kali merasa paling berhak atas keuntungan bersama.”
Sekilas, ungkapan itu terdengar bijaksana. Bahkan, jika dipisahkan dari konteksnya, sebagian pesannya memang mengingatkan manusia agar tidak serakah dan tidak merugikan sesama.
Tetapi ada satu perkara yang tampaknya sengaja disembunyikan di balik ketenangan Korupsiana: siapa yang menentukan batas kecukupan, dan siapa yang berhak mengawasi orang-orang yang menetapkannya?
Sebab, bila batas itu ditentukan oleh mereka yang paling diuntungkan, kesederhanaan dapat berubah menjadi slogan untuk menenangkan mereka yang dirugikan. Jika pengawasnya merupakan bagian dari kelompok yang diawasi, pengawasan bisa menjelma seremoni. Dan jika masyarakat dilarang mempertanyakan aturan demi menjaga kerukunan, kerukunan itu berisiko menjadi nama lain bagi pembungkaman.
“Jadi, Dewan Pengawas Korupsi di sana tidak korup?” tanya seseorang.
Dadan tertawa hambar.
“Menurut brosur resmi yang saya baca, lembaga itu sangat independen.”
“Brosur resmi?”
“Iya.”
“Dibuat oleh siapa?”
“Dewan Pengawas Korupsi.”
Warung kembali riuh.
“Nah, itu dia!” seru pelanggan yang sejak tadi gemar bertanya. “Kalau lembaga pengawas menulis sendiri bahwa dirinya independen, kita perlu membaca laporan pemeriksaan yang independen pula, bukan sekadar percaya pada brosurnya.”
Dadan mengangguk pelan. Barangkali baru pada saat itulah ia menyadari bahwa studi banding tidak sama dengan menelan semua yang dipamerkan tuan rumah. Gedung yang megah belum tentu menandakan tata kelola yang bersih. Laporan yang tebal belum tentu menjamin pengawasan yang efektif. Dan masyarakat yang tampak tenteram belum tentu terbebas dari ketidakadilan.
Guyub Sauyunan, tetapi Jangan Sampai Menjadi Guyub-Guyuban
Menjelang malam, pembicaraan di Warkop Mundur-Maju semakin jauh melampaui kisah sebuah planet rekaan.
Seorang pelanggan mengingatkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, guyub dan sauyunan merupakan nilai yang berharga. Gotong royong, kepedulian, tenggang rasa, dan kesediaan menjaga kepentingan bersama dapat menjadi kekuatan besar untuk menghadapi persoalan sosial maupun bencana.
Namun, kerukunan tidak semestinya menuntut masyarakat untuk diam ketika ada penyimpangan. Persaudaraan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melindungi orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Dan musyawarah tidak boleh berubah menjadi panggung untuk membagi-bagi keuntungan yang berasal dari hak publik.
“Kalau ada yang mengambil uang pembangunan, lalu uang itu dibagikan kepada beberapa kelompok agar semuanya senang, apakah itu bisa disebut gotong royong?” tanyanya.
“Tidak,” jawab Dadan, kali ini tanpa jeda.
“Kalau uang untuk memperbaiki sungai dipakai membeli kemewahan, lalu semua pihak yang terlibat mendapat bagian, apakah sungainya akan menjadi lebih aman?”
“Tidak juga.”
“Kalau begitu, apa bedanya Korupsiana dengan masyarakat yang sekadar membiasakan diri terhadap ketidakberesan?”
Dadan menghela napas.
“Barangkali bedanya terletak pada cerita yang mereka bangun tentang diri mereka sendiri.”
Kalimat itu membuat para pelanggan terdiam.
Sebuah peradaban bisa saja menciptakan banyak istilah indah untuk menerangkan kebiasaannya. Keserakahan dapat diberi nama efisiensi. Pembagian keuntungan yang tidak sah dapat disebut pemerataan. Pengawasan yang lemah dapat dipoles sebagai kepercayaan. Bahkan pembiaran terhadap penyimpangan dapat disamarkan sebagai toleransi demi kerukunan.
Dalam dongeng Korupsiana, semua istilah itu mungkin terdengar masuk akal. Tetapi di Bumi, akibat nyata dari penyalahgunaan uang publik tetap harus diperhitungkan: pelayanan yang memburuk, pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, ketimpangan yang melebar, serta risiko lingkungan dan kebencanaan yang dapat meningkat ketika tata kelola diabaikan.
Sebab, alam tidak mengenal istilah secukupnya dalam pembukuan koruptor. Sungai tidak akan mengurangi debit airnya hanya karena para pemangku kepentingan telah sepakat untuk tidak saling iri. Tanah longsor tidak akan menunda gerakannya karena anggaran mitigasi sudah dibagi secara guyub. Dan api tidak akan berhenti membakar hutan hanya karena semua pihak yang bertanggung jawab merasa telah memperoleh bagian yang adil.
Alam bekerja menurut hukum alam, bukan menurut kesepakatan pembagian keuntungan.
Penutup: Rahasia yang Belum Tuntas
Malam semakin larut. Beberapa pelanggan mulai meninggalkan warung, tetapi pertanyaan mengenai Korupsiana belum juga menemukan ujungnya.
“Dan, setelah tiga bulan tinggal di sana, apa kesimpulan terpenting yang kau bawa pulang?” tanya seorang pelanggan yang sedari tadi lebih banyak mendengarkan.
Dadan memandang gelas kopinya yang sudah kosong.
“Awalnya, saya mengira rahasia Korupsiana terletak pada keberhasilan mereka melegalkan korupsi secara terbatas. Saya pikir, mungkin manusia memang bisa hidup rukun apabila keserakahan diberi pagar dan semua orang memperoleh kesempatan yang sama.”
Ia berhenti sejenak.
“Tetapi semakin saya pikirkan, semakin saya tidak yakin bahwa itulah rahasianya.”
“Lantas?”
“Bisa jadi, yang membuat mereka tenteram bukanlah karena korupsi dibenarkan, melainkan karena dalam cerita yang saya dengar, mereka memiliki aturan yang dipatuhi, pengawasan yang dipercaya, lingkungan yang dijaga, dan masyarakat yang tidak membiarkan kepentingan bersama dikorbankan begitu saja.”
“Kalau begitu, korupsi tidak perlu dilegalkan?”
Dadan mengangkat bahu.
“Kalau sebuah masyarakat mampu menjaga keadilan, membatasi keserakahan, dan memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, mengapa harus mempertahankan korupsi sebagai jalan untuk mencapai semua itu?”
Tak seorang pun segera menjawab.
Dadan kemudian tertawa kecil, seakan baru menyadari bahwa tiga bulan studi bandingnya telah menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia memang membawa pulang setumpuk brosur, sejumlah foto, cerita tentang Dewan Pengawas Korupsi, dan dongeng-surongeng mengenai masyarakat yang konon hidup damai di sebuah planet jauh.
Namun, ia belum membawa pulang bukti bahwa korupsi benar-benar dapat menjadi perekat kerukunan.
“Jadi, bagaimana dengan semboyan mereka?” tanya pelanggan tadi. “Yang penting jangan kemaruk?”
Dadan kembali tersenyum.
“Kalau menurut saya sekarang, jangan-jangan semboyan itu bukan resep untuk melegalkan korupsi. Bisa jadi itu justru peringatan bahwa keserakahan manusia selalu mencari pembenaran, bahkan ketika ia sudah berhasil membuat seluruh masyarakat terbiasa dengannya.”
Ia mengangkat tangan, memanggil pemilik warung untuk memesan kopi sekali lagi.
“Dan satu hal lagi,” tambahnya.
“Apa?”
“Kalau suatu hari ada rombongan dari Bumi yang hendak melakukan studi banding ke Korupsiana, jangan hanya bertanya berapa besar keuntungan yang bisa dibagikan. Tanyakan juga siapa yang membayar ongkosnya, siapa yang memeriksa laporannya, siapa yang boleh mengkritik penguasanya, dan siapa yang menanggung kerugian ketika semuanya ternyata keliru.”
Para pelanggan mengangguk perlahan.
Dari kejauhan, suara kendaraan kembali memenuhi jalanan. Di planet Bumi, kehidupan terus berjalan bersama persoalan yang belum selesai: bencana yang menuntut kesiapsiagaan, lingkungan yang memerlukan perlindungan, dan lembaga-lembaga yang harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada masyarakat.
Sementara itu, Korupsiana tetap beredar sebagai kisah antargalaksi yang mengundang tawa sekaligus kecurigaan.
Entah benar-benar ada atau sekadar hasil imajinasi Dadan Suradan, planet itu telah menyodorkan sebuah pertanyaan yang sulit dihindari:
Jika semua orang diberi kesempatan untuk menikmati ketidakberesan, apakah masyarakat menjadi lebih adil—atau hanya semakin kompak untuk tidak menyebutnya sebagai ketidakberesan?
Dadan menyesap kopi terakhirnya.
“Guyub juga, ternyata,” gumamnya sekali lagi.
Lalu ia menambahkan, nyaris berbisik:
“Namun, jangan sampai kita begitu sibuk menjaga kerukunan, sampai lupa membedakan mana persaudaraan dan mana persekongkolan.”
—Bersambung, jika Korupsiana belum kehabisan dongeng.—
