Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung resmi terpilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan program strategis nasional Perintis Berdaya Connect yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Program ini dirancang sebagai one-stop solution untuk mengintegrasikan penguatan UMKM, Ekonomi Kreatif (Ekraf), serta Koperasi demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pilar Strategis dan Dasar Hukum
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi nasional.
”Perintis Berdaya Connect hadir untuk memastikan pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas melalui empat pilar utama: Peningkatan Kapasitas (Capacity Building), Akses Sumber Daya, Fasilitasi Pembiayaan, dan Perluasan Pasar,” ujar Leontinus di Bandung Creative Hub, Selasa, 12 Mei 2026.
Secara hukum, program ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8, yang menekankan transformasi masyarakat dari penerima bantuan sosial (bansos) menjadi subjek ekonomi yang produktif dan mandiri.
Target Sasaran: Digitalisasi dan Legalitas
Program ini memberikan perhatian khusus pada aspek-hal yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha lokal, di antaranya:
- Legalitas dan HAKI: Fasilitasi pengurusan izin usaha dan Hak Kekayaan Intelektual untuk perlindungan hukum produk kreatif.
- Akses Pembiayaan: Menjembatani pelaku usaha dengan lembaga keuangan formal bagi yang telah memenuhi syarat kapasitas (bankable).
- Teknologi Produksi: Digitalisasi proses produksi dan pemasaran melalui ekosistem omnichannel.
- Indikator Keberhasilan: Bukan sekadar peningkatan omzet, melainkan perluasan lapangan kerja dan adopsi teknologi tepat guna.
Mengapa Kota Bandung?
Pemilihan Kota Bandung sebagai pilot project didasarkan pada ekosistem ekonomi kreatifnya yang telah matang, terutama pada subsektor Kuliner, Fashion, dan Kriya. Namun, Leontinus mengingatkan bahwa pendekatan pemberdayaan tetap harus berbasis data dan potensi lokal agar tepat sasaran.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menyatakan kesiapannya untuk melakukan sinkronisasi data pelaku ekraf di lapangan.
“Kami akan mendorong kolaborasi lintas subsektor, termasuk media digital dan industri berbasis teknologi, agar cakupan program ini lebih inklusif dan memberikan dampak berkelanjutan bagi warga Bandung,” tegas Adi.
