Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam proyek Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi final carut-marut pengelolaan sampah di wilayah metropolitan Bandung Raya. Meski dokumen kerja sama telah diteken, publik kini menanti pembuktian nyata atas rencana ambisius tersebut.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi lintas teritorial yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, hingga Purwakarta. Sinergi ini diformalkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan operasional bersama.
”Ini adalah komitmen kolektif untuk menyukseskan pengelolaan sampah berbasis teknologi di kawasan Bandung Raya,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).
Farhan memaparkan, proyek ini segera memasuki fase krusial berupa peninjauan dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik akan diambil alih oleh Danantara dengan estimasi waktu konstruksi mencapai tiga tahun.
Namun, durasi tiga tahun ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi darurat sampah yang kerap menghantui wilayah Bandung Raya. Pengawasan ketat terhadap timeline pembangunan menjadi kunci agar proyek ini tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang di tengah tumpukan sampah yang terus menggunung.
Menyadari keterbatasan daya tampung Sarimukti, Pemkot Bandung kini mulai melirik potensi di wilayah Kabupaten Bandung. Dua titik, yakni Cicukang dan Jelekong, saat ini masuk dalam meja kajian sebagai lokasi alternatif pengolahan sampah berbasis teknologi.
“Kami sedang mempertimbangkan dua titik tersebut. Apakah nantinya akan diimplementasikan sebagai PSEL atau model pengolahan lain, semuanya masih dalam tahap kajian mendalam,” imbuh Farhan.
Urgensi penyediaan titik pengolahan baru didasari oleh data produksi sampah yang sangat masif. Farhan membeberkan bahwa gabungan produksi sampah dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung saja telah menembus angka 3.500 ton per hari.
Angka fantastis ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah kekurangan suplai bahan baku untuk teknologi pengolahan, melainkan ketersediaan sistem yang mampu mengeksekusi volume tersebut secara cepat dan ramah lingkungan.
Di sisi lain, beberapa wilayah satelit mulai menentukan arah mandiri. Sumedang dikabarkan telah memiliki skema pengelolaan internal, sementara Garut diproyeksikan akan merapat ke proyek di Legok Nangka.
Langkah Pemkot Bandung yang mulai melakukan diversifikasi lokasi pengolahan dipandang sebagai langkah preventif, namun transparansi mengenai hasil kajian teknis dan dampak lingkungan di Cicukang maupun Jelekong tetap menjadi hal yang paling ditunggu oleh para pengamat kebijakan publik dan masyarakat setempat. (Red)
